DPD: Politik Uang dan Hoaks Kian Menggerus Kualitas Demokrasi Indonesia

AKTUALITAS.ID – Senator DPD RI M Muhdi menyoroti berbagai tantangan yang dinilai semakin menggerus kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang, patronase politik, hingga maraknya penyebaran informasi palsu di ruang digital disebut menjadi ancaman serius terhadap proses demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Muhdi mengatakan demokrasi idealnya memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan politik berdasarkan pertimbangan rasional dan suara hati. Namun dalam praktiknya, proses tersebut masih kerap dipengaruhi kekuatan ekonomi maupun kepentingan politik jangka pendek.

“Politik uang, patronase politik, dan penggunaan kekuatan ekonomi untuk memengaruhi pilihan masyarakat telah banyak menggerus kualitas demokrasi di Indonesia,” kata Muhdi dalam keterangannya yang diterima wartawan, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan tantangan baru. Arus informasi yang bergerak cepat melalui media digital membuat penyebaran hoaks semakin sulit dikendalikan dan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap berbagai isu politik.

Dirinya menilai kondisi tersebut dapat mengganggu kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat sering kali dihadapkan pada informasi yang belum tentu benar sehingga berisiko mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak akurat.

Selain persoalan politik transaksional dan hoaks, Muhdi juga menyoroti polarisasi sosial yang masih terjadi dalam berbagai momentum politik. Perbedaan pilihan politik, menurutnya, tidak seharusnya berkembang menjadi konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa.

“Perbedaan pandangan politik adalah bagian dari demokrasi. Masyarakat harus saling menghargai dan menghormati pilihan masing masing,” ujarnya.

Ia menjelaskan demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan politik serta kemampuan masyarakat untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu, penguatan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan sistem politik, tetapi juga melalui pendidikan etika berbangsa dan bernegara.

Muhdi juga menyinggung masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat menciptakan kesenjangan dalam akses dan keterlibatan warga terhadap proses politik.

“Penguatan demokrasi substantif harus dibangun dalam kerangka etika berbangsa dan bernegara agar demokrasi tidak kehilangan tujuan utamanya,” tuturnya. (Micko)