Mendagri: WFH 1 Hari per Pekan Hampir Pasti Diterapkan

AKTUALITAS.ID – Pemerintah mengonfirmasi bahwa wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sebanyak satu hari dalam sepekan sudah hampir pasti direalisasikan. Saat ini, pemerintah tinggal mematangkan jadwal terkait hari apa yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan WFH berskala nasional tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan hal itu saat ditemui oleh awak media di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

“(Kebijakan WFH) satu hari selama seminggu hari apa yang akan diambil, biar nanti yang putuskan hasil rapat yang akan dilaporkan ke Presiden,” ungkap Tito Karnavian.

Banyak pihak yang khawatir kebijakan WFH ini akan mengganggu produktivitas kerja pegawai. Namun, Mendagri menepis anggapan tersebut. Berdasarkan hasil kajian pemerintah, sistem kerja hybrid ini dipastikan tidak akan menjadi masalah, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman panjang saat menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama. Pada waktu zaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya (Work From Office) 25 persen. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” tegas mantan Kapolri tersebut.

Sektor Esensial Tetap Beroperasi Normal
Kendati aturan WFH satu hari dalam sepekan ini akan diterapkan, Tito menggarisbawahi bahwa ada pengecualian ketat bagi sektor-sektor esensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Fasilitas publik vital seperti rumah sakit, layanan kedaruratan, transportasi, hingga petugas kebersihan akan tetap beroperasi normal seratus persen.

“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” tandas Tito.

Sebagai informasi, wacana penerapan WFH satu hari dalam sepekan ini bukan tanpa alasan. Langkah strategis ini diambil pemerintah guna mengantisipasi rambatan dampak krisis geopolitik yang tengah berkecamuk di Timur Tengah.

Kondisi global tersebut diprediksi akan berpengaruh kuat terhadap stabilitas pasokan energi dan harga BBM di dalam negeri, sehingga penekanan mobilitas pekerja dinilai sebagai salah satu solusi penghematan energi nasional yang efektif.

Kebijakan serupa juga bukan hal baru di kancah global. Sejumlah negara, termasuk Filipina, telah lebih dulu mengambil langkah preventif dengan menerapkan sistem kerja serupa guna menghadapi tantangan energi yang sama. (Bowo/Mun)