NASIONAL
PKP Gandeng PANRB, Pemerintah Percepat Reformasi Birokrasi Sektor Perumahan
AKTIALITAS.ID — Pemerintah terus memperkuat reformasi birokrasi lintas kementerian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan konsultasi strategis dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto di Jakarta Selatan, Rabu (15/4), guna mempercepat penataan organisasi dan tata kelola kelembagaan di sektor perumahan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP menekankan pentingnya penataan struktur organisasi serta penguatan manajemen sumber daya manusia agar selaras dengan arah kebijakan nasional.
“Ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses penataan kelembagaan berjalan tertib, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Maruarar.
Dari sisi kebijakan nasional, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas penataan struktur, tetapi juga peningkatan kompetensi aparatur serta perubahan budaya kerja. Menurutnya, institusi pemerintah harus mampu bergerak cepat dan responsif menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup implementasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari transformasi sistem kerja modern. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus fleksibilitas kerja di lingkungan pemerintahan.
Koordinasi antara Kementerian PKP dan PANRB ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien, khususnya di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan langkah ini, pemerintah optimistis reformasi birokrasi akan semakin konkret, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga berdampak luas hingga pelayanan publik di daerah. (PURNOMO/SKUT)
-
NASIONAL16/07/2026 21:00 WIBAkhir Juli, Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru Pajak JHT dan Outsourcing
-
EKBIS16/07/2026 20:00 WIBDari Aset Jiwasraya ke IPO COIN, Ekonom Pertanyakan Tata Kelola dan Transparansi Pemilik Manfaat
-
EKBIS16/07/2026 23:35 WIBIndodax Langgar Aturan OJK dan Bappebti, Polri: Bisa di Pidana
-
RIAU17/07/2026 13:30 WIB15 Ribu Hektare Lahan di Riau Hangus Dilalap Api
-
OTOTEK16/07/2026 22:00 WIBGIIAS 2026 Jadi Arena Mobil Listrik Baru,
-
POLITIK16/07/2026 19:30 WIBKoruptor akan Jera Jika Dimiskinkan dan Diberi Hukuman Mati
-
JABODETABEK16/07/2026 20:30 WIBPramono Anung Cari Skema Non APBD untuk Bangun Kembali JPO Tendean
-
JABODETABEK17/07/2026 07:30 WIBJakarta Siaga, 4.132 Personel Amankan Gelombang Aksi Mahasiswa

















