Gerindra: Film Pesta Babi Bisa Delegitimasi Negara

AKTUALITAS.ID – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memantik gelombang kontroversi nasional. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, secara terbuka membedah cara kerja “propaganda modern” yang disebutnya kini tampil lebih halus, emosional, dan dibungkus narasi kemanusiaan untuk membentuk opini publik terhadap negara, khususnya di Papua.

Azis menilai, dokumenter yang menyoroti pembangunan di Papua Selatan itu bukan sekadar karya visual biasa. Di era digital, menurutnya, film dapat menjadi instrumen perang persepsi yang perlahan menggiring publik melihat negara sebagai pihak tunggal yang bersalah.

“Dalam dunia modern, propaganda hadir lebih halus melalui dokumenter yang tampak humanis, melalui potongan penderitaan yang emosional, lalu secara perlahan membentuk kesimpulan politik tertentu di dalam pikiran publik,” ujar Azis dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Ia menegaskan kritik terhadap pembangunan merupakan bagian sah dalam demokrasi. Namun, masyarakat diminta waspada terhadap narasi yang dinilai sengaja dibangun secara sepihak untuk memicu ketidakpercayaan terhadap negara.

Menurut Azis, film tersebut memang berhasil membangun empati publik lewat gambaran hilangnya hutan dan tanah adat di Papua Selatan. Tetapi, ia menyayangkan adanya penyederhanaan persoalan yang menggambarkan negara semata sebagai “perampas”, sementara masyarakat adat diposisikan hanya sebagai korban tanpa ruang pilihan dan masa depan.

“Realitas Papua jauh lebih kompleks dari sekadar narasi hitam-putih. Ada kegelisahan ekologis, tetapi ada pula kemiskinan, keterisolasian, dan keterbelakangan yang membutuhkan kehadiran negara,” tegasnya.

Azis kemudian membeberkan sejumlah data sosial Papua Selatan yang menurutnya tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data BPS, wilayah itu memiliki jumlah penduduk sekitar 550.300 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 19,26 persen. Sementara angka kematian bayi menyentuh 34,49 dan kualitas pembangunan manusia di sejumlah daerah seperti Asmat masih tergolong rendah.

“Angka-angka ini bukan propaganda. Ini realitas manusia yang membutuhkan pembangunan serius,” katanya.

Tak hanya isi film, Azis juga menyoroti pola distribusi dokumenter tersebut yang disebut masif menyasar jaringan komunitas, kampus, hingga asrama mahasiswa. Ia menilai pola itu mengikuti teori komunikasi modern berbasis metode ABC: affective, behavioral, dan cognitive.

Pertama, affective, yakni mengguncang emosi publik lewat visual penderitaan. Kedua, behavioral, mendorong mobilisasi opini dan tindakan kolektif. Ketiga, cognitive, menanamkan keyakinan secara berulang bahwa pembangunan identik dengan kolonialisme baru.

“Propaganda modern bekerja paling efektif bukan dengan memaksa orang percaya, tetapi membentuk suasana batin kolektif yang perlahan membuat masyarakat hanya melihat satu sisi kenyataan,” ucapnya.

Meski demikian, Azis mengakui pendekatan pembangunan pemerintah di Papua juga perlu dibenahi. Ia menilai pembangunan selama ini terlalu berorientasi pada infrastruktur fisik dan kurang menyentuh dimensi sosial serta psikologis masyarakat asli Papua.

Karena itu, ia mendesak agar Orang Asli Papua (OAP) benar-benar ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Penghormatan terhadap hak tanah adat dan penguatan ekonomi lokal seperti sagu serta perikanan disebutnya harus menjadi prioritas strategis nasional.

“Papua terlalu penting untuk dijadikan arena perang persepsi. Tugas negara bukan hanya membangun Papua lebih cepat, tetapi memastikan orang Papua merasa dihargai, didengar, dan menjadi pemilik utama masa depannya sendiri,” pungkas Azis. (Firman/Mun)