Waka MPR Desak Percepatan Energi Terbarukan

AKTUALITAS.ID – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah dinilai menjadi sinyal serius bahwa sistem ketahanan energi nasional masih menyimpan kerentanan. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai gangguan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap ketergantungan Indonesia pada batu bara.

Menurut Eddy, gangguan pasokan listrik yang terjadi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan peringatan bahwa sistem kelistrikan nasional masih terlalu bergantung pada satu sumber energi.

“Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi menciptakan kerentanan sistemik yang harus segera diatasi,” tegas Eddy dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Ia menekankan bahwa transisi energi kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi persoalan strategis yang menyangkut keamanan energi nasional, daya saing ekonomi, hingga keberlangsungan pembangunan industri masa depan.

Eddy mengingatkan Indonesia tengah membangun ekosistem industri bernilai tinggi, mulai dari smelter, pabrik baterai kendaraan listrik, industri semikonduktor, hingga pusat data yang seluruhnya membutuhkan pasokan listrik stabil selama 24 jam tanpa gangguan.

Menurutnya, pemadaman listrik dalam skala besar berpotensi mengurangi kepercayaan investor dan melemahkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Ia juga menyoroti tren investasi dunia yang kini tidak hanya mempertimbangkan insentif fiskal atau biaya tenaga kerja, tetapi juga ketersediaan energi bersih, stabil, dan berkelanjutan.

Karena itu, Eddy meminta percepatan pengembangan energi terbarukan tidak lagi dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Sebagai pimpinan MPR RI, Eddy menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang mempercepat transisi energi, memperkuat sistem kelistrikan nasional, serta mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

“Pemadaman bergilir menjadi pengingat bahwa biaya menunda transisi energi bisa jauh lebih mahal dibanding biaya mempercepatnya. Energi terbarukan bukan lagi pilihan masa depan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia saat ini,” pungkasnya. (Mun)