BGN Alihkan Motor Listrik SPPG ke Kementerian dan Lembaga Lain

AKTUALITAS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memindahkan pemanfaatan sejumlah motor listrik yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada kementerian atau lembaga lain.

Kebijakan tersebut diambil setelah BGN menilai kendaraan itu kurang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. BGN juga meluruskan isu yang beredar terkait status kendaraan tersebut yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus korupsi.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, pengadaan motor listrik tersebut menggunakan anggaran negara. Karena itu, kendaraan tersebut bukan barang sitaan maupun hasil tindak pidana korupsi.

Menurut Agustina, pemanfaatan aset tersebut kini sedang dievaluasi. Salah satu opsi yang muncul adalah menyerahkannya kepada instansi yang dinilai lebih membutuhkan, seperti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penyuluh pertanian, hingga guru.

“Ini sudah dibeli menggunakan uang negara. Jadi kalau ada yang menyebutnya sebagai hasil korupsi, itu tidak benar. Bukan hasil korupsi. Kalau memang ada persoalan terkait harga, pengembaliannya kepada kas negara dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Agustina dalam keterangannya yang diterima wartawan, Rabu (22/7/2026).

Agustina menjelaskan, aktivitas kepala SPPG lebih banyak berpusat pada pengawasan kegiatan di dalam dapur. Dengan karakter pekerjaan tersebut, kendaraan dengan spesifikasi motor trail maupun motor listrik dinilai tidak terlalu relevan untuk digunakan.

Penggunaan motor listrik juga menghadapi kendala lain, terutama terbatasnya fasilitas pengisian daya di berbagai wilayah. Masalah ini semakin terasa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Evaluasi terhadap penggunaan aset tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola BGN. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan penguatan struktur organisasi BGN dengan menunjuk lima pejabat tinggi madya.

Lima pejabat tersebut yakni Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Ketut Sumadana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, serta Lili Hamiliah sebagai Sekretaris Utama.

Para pejabat tersebut diharapkan memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki pengelolaan data penerima manfaat, sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo juga memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tata kelola, sasaran penerima, dan kebutuhan anggaran program MBG.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Keuangan untuk mencari ruang efisiensi dalam penggunaan anggaran.

“Kami diberi waktu satu bulan lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam tata kelola. Dari 63 juta sasaran, semuanya diminta untuk dikaji kembali. Nanti keputusan akhirnya akan diambil berdasarkan hasil kajian,” kata Agustina.

Sementara itu, BGN membantah kabar yang menyebut program MBG berhenti setelah masa libur sekolah berakhir. Menurut BGN, layanan makan bergizi tetap berlangsung seperti biasa setelah kegiatan belajar-mengajar kembali berjalan pada 13 Juli 2026.

Wakil Kepala BGN Trenggono menjelaskan, kebijakan yang dihentikan sementara hanya berkaitan dengan pembukaan titik layanan baru. Adapun dapur yang telah beroperasi tetap menjalankan pelayanan.

“Yang dihentikan sementara adalah penambahan titik baru, bukan operasional dapur yang sudah berjalan. Jadi, tidak ada penghentian program MBG,” ujar Trenggono.

Dalam proses evaluasi, BGN akan meninjau sejumlah aspek, termasuk mutu makanan dan gizi, upaya pencegahan keracunan, pemutakhiran data penerima manfaat melalui integrasi Dapodik secara real-time, serta edukasi mengenai pola konsumsi siswa.

BGN menegaskan, proses pembenahan tersebut tidak akan menghentikan layanan MBG yang sudah berjalan di berbagai daerah.