Amnesty: Pidato Prabowo Disebut Minim Bahas HAM

AKTUALITAS.ID – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2026) mendadak panen kritik pedas. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, membongkar habis ruang kosong dalam pidato tersebut yang dinilai sama sekali tidak menyentuh akar persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) serta agenda reformasi pertahanan.

Di tengah menguatnya praktik otoriter dan membara-nya geopolitik global, Amnesty menilai Presiden justru sibuk memoles narasi tanpa solusi konkret.

Usman Hamid menyoroti makin meluasnya cengkeraman militer dalam urusan sipil domestik yang memicu rentetan konflik agraria, sengketa tanah, hingga kekerasan. Keterlibatan militer di ranah sipil ini dianggap berisiko besar menjauhkan TNI dari pembenahan postur pertahanan modern.

Tak berhenti di situ, Usman mempertanyakan logika belanja alutsista canggih di tengah krisis kebutuhan dasar rakyat.

“Ironis sekali ketika presiden seolah memberi pilihan antara Indonesia punya pesawat canggih atau rakyat tidak bisa makan? Di tengah ketegangan politik dan ekonomi global, seharusnya kedua pilihan itu setara pentingnya,” cetus Usman.

Ia juga menambahkan bahwa jika benar 95% kekayaan laut Indonesia digasak kapal asing, mestinya kebijakan difokuskan pada penguatan alutsista laut, bukan malah menyusupkan militer ke dalam sektor sipil.

Sektor program prioritas tak luput dari serangan tajam. Usman membongkar bobroknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selalu dibanggakan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya empat puluhan ribu anak sekolah beserta guru menjadi korban keracunan massal MBG—isu vital yang menguap begitu saja dari pidato Presiden.

Lebih mengerikan lagi, Amnesty mempertanyakan peristiwa kematian lima warga sipil saat mengikuti latihan militer calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Apakah ada proses hukum di balik kematian lima orang itu? Ini menunjukkan rendahnya perhatian presiden atas hak hidup warga,” tegaskannya.

Amnesty menilai pidato kenegaraan tersebut gagal total dalam memberikan jaminan kebebasan berpendapat. Di balik klaim capaian ekonomi, warga yang menyuarakan kritikan atas kelapangan kerja, pendidikan, bahkan yang merespons isu nuklir Iran justru diancam intimidasi dan kriminalisasi. Kasus kekerasan terhadap aktivis seperti Andrie Yunus pun menguap tanpa hukuman adil.

Di bidang pendidikan, meski ada renovasi fisik sekolah, nasib dan kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan sama sekali tidak tersentuh. Bahkan, program MBG terbukti menggerogoti alokasi anggaran pendidikan APBN dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi pidato keuangannya soal pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,61%, Amnesty mengingatkan bahwa indikator pembangunan tidak cukup diukur dari deretan angka.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari naiknya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat,” tutup Usman. (Andrey/Mun)