Registrasi Ulang Penerima Bansos Diperluas, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga

AKTUALITAS.ID – Pemerintah memperluas registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital yang disiapkan untuk mendukung pemutakhiran data sekaligus menilai kelayakan penerima bantuan. Sistem tersebut ditargetkan mulai digunakan dalam penyaluran bansos pada 2027.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Perlinsos Digital membuka akses pendaftaran bagi masyarakat secara luas, sedangkan proses verifikasi dan penilaian kelayakan dilakukan melalui sistem.

“Pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun, sistem yang menilai kelayakan. Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas,” kata Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Menurut Gus Ipul, Perlinsos Digital memiliki tiga tujuan utama, yakni melakukan registrasi ulang penerima bansos, memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menyederhanakan proses pendataan melalui teknologi.

Pemerintah menargetkan sekitar 48 juta keluarga atau 50 persen penduduk terdaftar dalam Perlinsos Digital. Hingga saat ini, lebih dari 5,6 juta keluarga telah melakukan pendaftaran dengan dukungan lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos.

“Target kita adalah 50 persen penduduk atau sekitar 48 juta keluarga terdaftar Perlinsos Digital,” ujar Gus Ipul.

Namun, perluasan registrasi tersebut menghadapi persoalan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan maupun sarana untuk melakukan pendaftaran secara digital. Kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah terpencil dinilai berisiko tertinggal dalam proses pendataan.

“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” tegasnya.

Untuk menjangkau kelompok tersebut, pemerintah mendorong penambahan Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk membantu warga di lingkungan sekitar yang mengalami kesulitan melakukan registrasi.

“Kami di bawah arahan Pak Luhut, membuat satu Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Dimulai dari yang dekat. Yang dekat tidak boleh terlewat,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, jika setiap agen membantu rata-rata 30 keluarga, diperlukan sekitar 2,4 juta Agen Perlinsos untuk menjangkau target 48 juta keluarga. Jumlah tersebut hampir 10 kali lipat dari jumlah agen yang tersedia saat ini.

“Jadi kuncinya satu, perluasan Agen Perlinsos,” ujarnya.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat proses registrasi. Pemerintah menargetkan pendaftaran mencapai 500 ribu keluarga setiap hari.

“Target kita 48 juta keluarga harus terdaftar. Ini menjangkau 50 persen populasi nasional. Jadi, (target) kita sekarang pengen dapat 500 ribu keluarga per hari (terdaftar),” jelas Luhut.

Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital sebagai sarana registrasi calon penerima bansos pada 2027, khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos Kemensos.

Registrasi tersebut tidak secara otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Penetapan penerima tetap bergantung pada hasil verifikasi data dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Selain registrasi, Perlinsos Digital diarahkan untuk memperbarui DTSEN agar data penerima bantuan dapat terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemerintah menargetkan jumlah pendaftar mencapai 50 juta pada akhir 2026 melalui perluasan sosialisasi dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Pendamping PKH, pengurus RT/RW, pemerintah daerah, serta masyarakat didorong ikut membantu melalui gerakan #PeduliTetangga dengan menjadi Agen Perlinsos. Mereka dapat mendampingi warga yang kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Dalam proses pendaftaran, masyarakat perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, nomor meter listrik PLN, serta mengikuti proses verifikasi wajah.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Sutanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.