PPMI 98 Gelar Seminar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

AKTUALITAS.ID – Nasib kaum buruh kembali dipertaruhkan di atas meja regulasi. Menolak pasrah pada kebijakan yang kerap merugikan kelas pekerja, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) 98 menyerukan konsolidasi akbar. Para aktivis dan buruh dipanggil untuk membongkar dan mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketua Umum PPMI 98, Abdul Hakim, menegaskan bahwa kaum buruh tidak boleh lagi hanya menjadi objek atau penonton pasif saat regulasi ketenagakerjaan diketuk.

“Bagi kaum buruh, regulasi ini bukan sekadar kumpulan pasal dan ayat mati. Di balik setiap ketentuan, ada nasib pekerjaan, urusan perut, kepastian hukum, hingga masa depan keluarga pekerja yang dipertaruhkan,” tegas Abdul Hakim di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Untuk mengawal aturan tersebut, PPMI 98 siap menggelar Seminar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang dipastikan bakal berlangsung panas dan kritis. Acara ini akan digelar pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 09.00–12.00 WIB di Grand Hotel Ori, Jl. Mayor Oking, Cibinong, Bogor.

Tidak tanggung-tanggung, forum ini akan mempertemukan buruh langsung dengan para pemangku kepentingan. Koordinator GEKANAS R. Abdullah, perwakilan pengusaha dari APINDO, hingga anggota DPR RI dipastikan hadir di “kursi panas” narasumber.

Kehadiran DPR dan APINDO diharapkan tidak sekadar menjadi ajang seremonial atau pemaparan normatif. PPMI 98 mendesak forum ini menjadi arena uji gagasan di mana aktivis pekerja bisa mencecar, mempertanyakan, dan memaksa aspirasi buruh masuk ke dalam draf regulasi.

Di tengah disrupsi teknologi dan perubahan pola kerja, Abdul Hakim mengingatkan bahwa perjuangan buruh masa kini menuntut dua senjata utama: solidaritas dan pengetahuan.

“Solidaritas yang menyatukan langkah kita, tetapi pengetahuanlah yang akan membantu buruh menguliti persoalan dan menyasar langsung ke jantung kebijakan,” ujarnya.

PPMI 98 mengajak seluruh elemen buruh untuk hadir dan mengambil bagian dalam momentum krusial tanggal 26 September nanti. Agenda di Cibinong ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan medan pertempuran intelektual untuk memastikan masa depan pekerja Indonesia tidak tergadaikan oleh kepentingan sepihak.

“Buruh wajib ikut mengawal. Perbedaan pandangan dengan pengusaha maupun pemerintah justru harus dikuliti di sini untuk menemukan jaminan pelindungan yang nyata, bukan ilusi,” tutupnya. (Mun)