"Tidak ada UU yang mengatur
tak ada sanksi jika sebuah majelis taklim tak mau mendaftar.
Mereka itu diklaimnya tak ingin PPP kembali bersatu.
PP 78 terdapat perumusan besaran upah berdasarkan BPS.
Amendemen akan menjadi paradoks dan kembali mengadopsi pola demokrasi orba
Komitmen diungkapkan di depan 38 ribu guru.
Pemilihan presiden ada di Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.
KPK masih berharap Presiden keluarkan Perppu.
Masa perpanjangan bukan sebuah masalah yang mendesak.
KPU akan yakinkan masyarakat dalam penggunaan E-Rekap
Presiden menilai masalah BPJS Kesehatan ada dalam internalnya.
MKGR yang kader-kadernya memiliki hak suara
Saya tidak melihat sesuatu yang aneh di majelis taklim,"
"Wacana itu sendiri oleh PBNU, tidak dimaksudkan untuk mendikte memaksakan kehendak.
