dia mengakui juga kurang mengontrol.
"Kenapa kita harus kembali mundur, ingin masuk ke masa lalu?
apabila opsi pemilihan presiden oleh MPR pun muncul harus dibarengi naskah akademis
Sebab nanti daerah lain minta.
"Kami berharap DPT itu diserahkan kepada Kemendagri.
bahwa presiden itu tetap dipilih langsung oleh rakyat
Yang ada menurutnya tidak boleh mengikuti ritual ibadah agama lain.
kalau masyarakat yang menginginkan,
Putusan Kasasi MA menangkan ahli waris.
"Padahal dalam hukum pidana dikenal asas ultimum remedium.
PPP masih berpendapat masa jabatan Presiden RI cukup maksimal dua kali
"Itu akan dibahas di Komisi II,
ini sama saja sebagai langkah mundur dalam proses demokrasi di Indonesia.
KUAPPAS APBD DKI 2020 disepakati,"
