Kapolri Tindak Polisi Tak Netral di Pilkada, 202 Daerah Berpotensi Ricuh

AKTUALITAS.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah menindak dua anggota Polri yang terbukti melanggar netralitas pada Pilkada serentak 2024. Pernyataan ini disampaikan Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (11/11/2024). Kedua anggota Polri yang ditindak berasal dari Polda Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

“Sampai saat ini kami sudah menindak dua personel Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas,” ujar Listyo.

Kapolri juga menyampaikan telah mengeluarkan surat telegram yang meminta seluruh anggota Polri menjaga netralitas selama Pilkada. Dia mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas, yang dapat disampaikan ke Propam, Bawaslu, atau lembaga pengawas lainnya.

Lebih lanjut, Listyo mengungkapkan bahwa ada 202 wilayah yang berpotensi tinggi mengalami kerawanan saat Pilkada 2024, terutama di daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon (head-to-head). Menurutnya, kontestasi dengan dua calon cenderung memicu ketegangan lebih tinggi dibandingkan jika ada lebih dari dua calon.

“Total 202 daerah yang pasangannya dua, sehingga potensi kerawanan lebih tinggi karena pertarungan head-to-head yang tentunya akan lebih panas,” jelas Listyo.

Polri juga menyiapkan operasi pengamanan, yakni Operasi Mantapraja, serta pasukan cadangan jika diperlukan. Sigit menjelaskan bahwa Pilkada serentak 2024, yang akan digelar di 37 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten, mencakup total 203 juta pemilih dengan 1.557 pasangan calon.

Selain itu, 37 daerah yang mengusung calon tunggal juga menjadi perhatian Polri, mengingat potensi pemilihan ulang jika calon tunggal kalah melawan kotak kosong.

Rapat Komisi III DPR tersebut juga dihadiri oleh ‘Fraksi Kehormatan’, yakni mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang hadir menyaksikan jalannya rapat dari balkon. Kapolri bersama para Kapolda seluruh Indonesia membahas beberapa isu strategis, termasuk pengamanan Pilkada, judi online, narkoba, dan keamanan di Papua. (Yan Kusuma)