PAN Tangkal Pernyataan PDIP: Kesatuan Prabowo dan Jokowi Tak Pengaruhi Kekuasaan

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), seharusnya terpisahkan.

Dalam keterangan kepada wartawan, Saleh menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan kedekatan antara Prabowo dan Jokowi.

“Menurut saya, sudah selayaknya Prabowo dekat dengan semua kalangan, termasuk dengan Jokowi. Kedekatan mereka tidak akan mengurangi kekuasaan dan kewenangan Prabowo,” ungkap Saleh pada Selasa (11/2/2025).

Saleh menjelaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi bukanlah dalam konteks politik, melainkan sebagai sahabat. “Kedekatan mereka bukan dalam ranah kekuasaan politik. Mereka dekat sebagai sahabat dan keluarga,” tambahnya.

Ia menyatakan bahwa Prabowo ingin tetap menjalin silaturahmi dengan presiden sebelumnya dan menolak untuk dipisahkan dari Jokowi. “Intinya, Presiden Prabowo tidak mau ditarik-tarik untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Bahkan jika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Prabowo tetap ingin menjaga silaturahim dan komunikasi,” jelas Saleh.

Saleh menekankan pentingnya menghormati sikap Prabowo yang berkomitmen untuk merajut kohesivitas sosial dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengemukakan bahwa Prabowo dan Jokowi seharusnya dipisahkan karena masing-masing memiliki peran yang berbeda. “Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda. Masa digabung-gabungin? Memang harus pisah,” ujar Deddy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Deddy juga menyatakan bahwa hubungan yang baik antar pemimpin tidak berarti harus selalu berada dalam satu keputusan yang sama. “Setiap pemimpin pasti memiliki tantangan masing-masing,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan di antara kedua partai mengenai hubungan antara pemimpin dan implikasinya terhadap politik nasional. (Mun/Ari Wibowo)