Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Bahlil: Jangan Lampaui Wewenang Presiden

AKTUALITAS.ID – Isu perombakan kabinet kembali mencuat ke permukaan setelah berbagai pihak menyuarakan keinginan untuk melakukan reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengingatkan agar semua pihak menghormati kewenangan yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025), Bahlil menegaskan, “Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden.” Pesan ini menjadi pengingat penting bahwa keputusan terkait reshuffle merupakan hak mutlak Presiden Prabowo, bukan ranah pihak lain yang ingin ikut campur.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan tanggapan singkat saat ditanya soal kemungkinan adanya reshuffle. Ia menyatakan, “Enggak paham,” sebagai respons singkat terhadap isu yang berkembang.

Isu reshuffle semakin menguat setelah digelarnya acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, pengamat politik Rocky Gerung dan pakar hukum Feri Amsari secara terbuka mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet yang dinilai perlu menyegarkan energi pemerintahan. Rocky menyampaikan, “Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru.”

Namun, pandangan berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menegaskan saat ini, wacana reshuffle belum tepat dan bisa mengganggu stabilitas pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan. Ia menambahkan, “Beda pendapat soal reshuffle. Jangan sesederhana itu memandang persoalannya. Sebuah pemerintahan itu cuma 5 tahun secara formal. Ini baru berapa bulan di-reshuffle ya enggak produktif.”

Habiburokhman juga membela Presiden Prabowo, menegaskan sang presiden bukan sosok yang mudah dipengaruhi atau dijalankan oleh menteri-menterinya. Ia menegaskan, “Jangan seolah-olah Pak Prabowo gampang saja dikibulin para menteri, gampang saja dikerjain. Enggak, Bos. Susah banget.”

Sementara itu, seluruh dinamika ini menunjukkan betapa kompleksnya proses politik dan pentingnya menghormati kewenangan dalam menentukan langkah strategis pemerintahan. Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya, sambil tetap menjaga stabilitas dan fokus pada pembangunan nasional. (Ari Wibowo/Mun)