PDIP: Kami Tak Butuh Didikte Partai Lain

AKTUALITAS.ID – Ketegangan politik antara PDIP dan PKB kembali memanas. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, melontarkan respons keras setelah Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP segera memperjelas sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Alih-alih menanggapi dengan nada diplomatis, Deddy justru mempertanyakan kapasitas Jazilul untuk mengomentari urusan internal partainya.

“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain. Memangnya dia siapa?” tegas Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut menjadi babak terbaru dalam perang pernyataan antara dua partai besar yang sama-sama memiliki pengaruh kuat di parlemen.

Menurut Deddy, sikap politik PDIP bukan ditentukan oleh desakan pihak luar, melainkan melalui mekanisme organisasi partai, mulai dari Kongres, Rakernas hingga keputusan Ketua Umum yang memiliki mandat penuh.

Ia menilai tidak pantas kader partai lain mendikte arah politik PDIP.

Tak berhenti di situ, Deddy juga menyindir pemahaman Jazilul mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa istilah “oposisi” lebih dikenal dalam sistem parlementer seperti Inggris, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial yang memiliki mekanisme checks and balances melalui DPR.

“Kalau paham sistem presidensial, mestinya tidak berbicara seperti itu,” sindirnya.

Deddy menegaskan, posisi PDIP sejak awal sudah jelas, yakni berada di luar pemerintahan sekaligus menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.

Menurutnya, langkah itu diperlukan karena mayoritas kursi DPR saat ini telah dikuasai partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kurang terang benderang apa lagi posisi kami?” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan motif di balik pernyataan Jazilul. Menurut Deddy, bisa saja pernyataan tersebut muncul karena salah memahami sistem politik, ingin mengadu domba, atau sekadar membangun narasi politik.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid meminta PDIP tidak lagi bersikap “abu-abu” terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, jika memang memilih berada di luar pemerintahan, PDIP sebaiknya secara terbuka menyatakan diri sebagai oposisi.

“Kalau oposisi ya oposisi. Jangan abu-abu,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia mengatakan seluruh partai pendukung pemerintah tengah berupaya menjaga soliditas demi menjalankan program-program Presiden Prabowo. Karena itu, menurutnya, posisi politik PDIP sebaiknya dibuat lebih jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang membingungkan.

Jazilul juga mengaku belum memahami maksud pernyataan elite PDIP yang menyebut partainya sebagai “penyeimbang”. Menurutnya, konsep tersebut masih belum dijelaskan secara konkret kepada publik.

Perang pernyataan antara elite PDIP dan PKB ini kembali menunjukkan dinamika politik nasional pasca terbentuknya pemerintahan Presiden Prabowo. Meski sama-sama mengaku menghormati sistem demokrasi, kedua partai kini saling mempertanyakan posisi dan strategi politik masing-masing di luar maupun di dalam lingkaran pemerintahan. (Bowo/Mun)