POLITIK
PDIP Dapat Jatah 4 Kursi Pimpinan AKD di DPR
AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2024, memperoleh empat posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, MH Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa PDIP mendapatkan jatah sebagai pimpinan di Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
“PDIP itu dapat Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan BAKN,” ujar Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (14/10/2024).
Komisi I DPR diketahui membidangi masalah luar negeri, pertahanan, dan informatika, sementara Komisi V menangani urusan perhubungan dan infrastruktur. Banggar bertugas menetapkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan BAKN berfokus pada pengawasan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Said menyebutkan bahwa PDIP akan kembali menugaskan Utut Adianto sebagai Ketua Komisi I, sementara posisi Ketua Komisi V akan dipercayakan kepada Lasarus.
Lebih lanjut, Said menegaskan pentingnya pembagian pimpinan komisi secara adil dengan partai politik lain di DPR. “Kita di DPR itu harus guyub. Tidak boleh menang-menangan atau egois. Semua kepentingan partai politik harus dihitung dengan cermat,” jelasnya. (Enal Kaisar)
-
FOTO30/01/2026 20:18 WIBFOTO: Presiden Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional di Istana Negara
-
NASIONAL30/01/2026 18:00 WIBGugatan Mahasiswa soal Abolisi dan Amnesti Ditolak MK
-
DUNIA30/01/2026 19:00 WIBTeheran Siap Respons Agresi AS dengan Serangan ke Tel Aviv
-
POLITIK30/01/2026 17:00 WIBTolak Fraksi Gabungan, Said Abdullah Usul Partai Wajib Punya Minimal 21 Kursi di DPR
-
NUSANTARA30/01/2026 19:30 WIBBuntut Ratusan Siswa SMAN 2 Kudus Keracunan, Pemprov Jateng Evaluasi Total Program MBG
-
NASIONAL30/01/2026 23:00 WIBVonis Berbeda untuk 25 Terdakwa Kasus Demo Agustus
-
JABODETABEK30/01/2026 20:30 WIBPascabanjir Jakarta, Dinkes DKI Waspadai Penyakit Menular
-
POLITIK30/01/2026 20:00 WIBPSI: Pelonggaran Syarat Pencalonan Pilkada Bisa Tekan Politik Uang

















