POLITIK
PKS Soroti Dampak Mundurnya Pelantikan Kepala Daerah Terhadap Kinerja Prabowo
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai bahwa penundaan pelantikan kepala daerah dapat berdampak negatif pada kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Menurut HNW, keterlambatan pelantikan yang diakibatkan oleh putusan dissmisal Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada berpotensi menghambat jalannya program-program pemerintahan.
“Kalau pemerintah daerah tidak segera dilantik, apa tidak berdampak kepada kinerja Presiden Prabowo?” ujar HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Awalnya, kepala daerah yang tidak terlibat sengketa di MK dijadwalkan dilantik pada 6 Februari 2025. Namun, keputusan MK yang dijadwalkan lebih cepat pada 3-5 Februari 2025 dapat menyebabkan penundaan.
HNW mengingatkan bahwa jika pelantikan kepala daerah terpilih terus mundur, akan berdampak pada penunjukan pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang memiliki kewenangan terbatas.
“Plt dan Plh tidak punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan mendasar terkait pembangunan kawasan,” tambah HNW, mengungkapkan pentingnya segera melantik kepala daerah terpilih untuk mendukung keberlanjutan program-program pemerintahan Presiden Prabowo.
HNW juga mendorong Komisi II DPR untuk segera membahas polemik ini secara mendalam dan terukur agar dampak dari penundaan pelantikan bisa diminimalisir.
Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu sebelumnya telah menyepakati pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa digelar di Istana Negara pada 6 Februari 2025, meskipun penundaan ini kini tengah menunggu keputusan MK. (Ari Wibowo)
-
RIAU30/06/2026 20:45 WIBMTQ Riau 2026, Kafilah Bengkalis Raih Dua Gelar Juara Sekaligus
-
FOTO30/06/2026 19:30 WIBFOTO: Dukungan Terdakwa Nadiem Makarim dari Driver Gojek
-
POLITIK30/06/2026 16:00 WIBPengamat: Rivalitas Jokowi dan PDIP Kian Terbuka Jelang 2029
-
FOTO30/06/2026 21:23 WIBFOTO: KPK Periksa Mantan Menpora Ario Bimo
-
FOTO30/06/2026 20:20 WIBFOTO: Ketum PP Diperiksa KPK Terkait TPPU Pertambangan
-
POLITIK30/06/2026 17:15 WIBSafari Politik Jokowi Dinilai Langkah Taktis untuk Besarkan PSI
-
EKBIS30/06/2026 17:40 WIBLaba Naik 41 Persen, Dwi Shri Farmindo Tbk Tahan Dividen Demi Ekspansi Bisnis
-
NASIONAL30/06/2026 16:21 WIBRieke Diah Pitaloka Kritik Inpres Koperasi Merah Putih, dan Penugasan PT Agrinas

















