Tindakan Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Dinilai Sebagai Sikap Emosional

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat, sebuah instruksi yang diberikan melalui surat setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan ini menuai berbagai reaksi, termasuk dari pengamat politik yang menilai langkah Megawati sebagai sebuah sikap emosional yang tidak stabil.

Efriza, pengamat politik dari Citra Institute, berpendapat bahwa tindakan Megawati tersebut menunjukkan bahwa ia mengarahkan kadernya untuk tidak lagi mematuhi Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai kepala pemerintahan pusat. Menurut Efriza, tindakan ini tampak seperti usaha Megawati untuk memisahkan partai dari pemerintah pusat.

“Ini artinya Megawati mengarahkan kepala daerahnya sebagai kader untuk tidak lagi mematuhi Prabowo dan seolah melupakan bahwa kepala daerah adalah representatif pusat,” ujar Efriza dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (22/2/2025).

Efriza juga mengkritik sikap Megawati yang dianggapnya tidak tepat, karena masalah hukum yang dihadapi Hasto dengan KPK adalah persoalan personal terkait dugaan korupsi dan tidak seharusnya memengaruhi agenda pemerintah pusat seperti kegiatan retreat yang direncanakan. Ia menekankan pentingnya retreat tersebut untuk pembinaan dan peningkatan kerja pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kerja Pemerintah.

“Retreat itu penting karena perintah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kerja, disamping faktanya juga tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional,” jelas Efriza.

Lebih lanjut, Efriza menyayangkan sikap Megawati yang tampaknya tidak konsisten dalam memberikan arahan kepada kadernya. Menurutnya, Megawati yang sebelumnya sering mengingatkan para kadernya untuk bekerja untuk rakyat dan menghindari perilaku buruk, kini justru tampak membela Hasto yang diduga terlibat dalam tindakan rasuah.

“Padahal ia selalu berbicara tentang kadernya harus bekerja untuk rakyat, jangan cari duit, maupun berperilaku buruk. Sayangnya arahan akan nilai-nilai baik ini sekarang malah diabaikannya untuk membela satu orang Hasto yang berperilaku negatif,” tambah Efriza.

Efriza juga menilai bahwa keputusan Megawati untuk menunda retreat ini bukan tanpa maksud. Ia percaya tindakan ini merupakan cara Megawati untuk menunjukkan rasa kecewa dan kemarahan terhadap penahanan Hasto oleh KPK.

“Ketua Umum PDIP sedang menunjukkan Banteng kuat dan solid. Ini pesan kepada Istana, utamanya kepada Presiden Prabowo. Kasus Hasto ke depannya memungkinkan merubah konstelasi politik hubungan PDIP dengan Pemerintah, dan bisa saja PDIP memilih untuk menjadi oposisi,” pungkas Efriza. (Mun/Aribowo)