Bukan Lagi Kader Comotan! Gerindra Yakin Dana Parpol Naik Benahi Sistem Politik Indonesia

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyambut baik rencana kenaikan dana partai politik (parpol) dari anggaran negara. Ia menilai, saat ini dana yang diberikan kepada parpol masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan agar fungsi politik dan kaderisasi dapat berjalan lebih efektif.

Dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025), Bahtra menyampaikan usulan dari Wakil Ketua KPK terkait kenaikan dana parpol sangat tepat. “Pertama, dana dari APBN saat ini hanya seribu rupiah per suara, itu sangat kecil. Makanya, kita harus tingkatkan,” ujarnya.

Menurut politisi Gerindra ini, partai politik adalah pintu gerbang utama dalam merekrut dan membentuk kepemimpinan nasional maupun daerah. Untuk itu, partai membutuhkan dana yang cukup agar proses kaderisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Ia menambahkan, “Supaya ke depan, partai tidak lagi merekrut kader secara instan atau ‘rekrut jadi’, tetapi melalui proses yang lebih baik dan bertanggung jawab.”

Bahtra juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Ia mengusulkan agar dana yang dikucurkan dapat diawasi secara ketat, termasuk melalui audit independen, agar dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan politik yang bersih dan produktif.

Selain itu, KPK tengah melakukan kajian terkait pembiayaan parpol untuk mencegah praktik korupsi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan meningkatkan dana parpol dari APBN bisa menjadi solusi agar anggota partai tidak lagi mencari dana secara ilegal dan koruptif. KPK juga melakukan diskusi dengan berbagai parpol untuk mendapatkan data dan insight terkait tantangan pembiayaan politik.

Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menambahkan kajian ini mencakup strategi menekan biaya politik, mencegah pejabat mengembalikan modal politik melalui korupsi, serta mengatasi konflik kepentingan antara pejabat dan donatur. Ia menegaskan keterbukaan data dari parpol akan sangat membantu dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan rekomendasi pencegahan korupsi.

Fitroh Rohcahyanto menegaskan, politik berbiaya mahal menjadi akar dari rentetan praktik korupsi di berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan dana dari negara diharapkan mampu menjadi langkah preventif dan memperbaiki sistem politik yang lebih bersih dan transparan.

Dengan adanya usulan kenaikan dana ini, diharapkan reformasi politik dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik, serta mengurangi peluang praktik korupsi dalam pembiayaan partai dan politik. (Ari Wibowo/Mun)