Menteri Pigai Ungkap Gelombang Pengungsi Dahsyat Akibat Ulah OPM

AKTUALITAS.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham), Natalius Pigai, menyampaikan kabar memprihatinkan dari Papua Tengah. Sebanyak 60 ribu warga Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya dilaporkan mengungsi ke wilayah perkotaan seperti Nabire dan Timika akibat gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kondisi dua distrik bahkan sangat mengkhawatirkan karena ditinggalkan seluruh penduduk.

“Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” ungkap Menteri Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025), merujuk pada Distrik Sinak di Puncak dan Distrik Hitadipa di Intan Jaya.

Kementerian HAM menyatakan akan terus mengumpulkan laporan lengkap terkait dampak konflik di Papua. Rencananya, tim dari Kementerian HAM akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan optimal. “Kami juga mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua,” tegas Pigai.

Menyadari kompleksitas masalah ini, Kementerian HAM siap berperan sebagai jembatan penghubung antar kementerian dalam upaya penanganan pengungsi. Pigai menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Sebelumnya, Menteri Pigai telah melakukan pertemuan terbatas di Bali dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta para bupati Intan Jaya dan Puncak Jaya. Pertemuan tersebut membahas secara intensif situasi keamanan di Papua Tengah, terutama maraknya kekerasan akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan hilangnya warga, serta gelombang pengungsian.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan rencana untuk memfasilitasi pendirian pos-pos penjagaan aparat TNI dan Polri. “Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri,” pungkas Pigai, menunjukkan adanya langkah konkret yang tengah diupayakan untuk merespons situasi krisis ini. (Ari Wibowo/Mun)