Puan Maharani: Kader PDIP Tak Boleh Beda Haluan

AKTUALITAS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengingatkan para kader atau legislator dari partai berlambang kepala banteng itu tidak boleh berbeda haluan, saat membuka agenda Bimbingan Teknis bagi Para Legislator PDIP di Denpasar, Bali.

Menurut Puan, para kader memiliki latar belakang yang berbeda dan cara yang berbeda-beda saat menghadapi kondisi di daerahnya masing-masing.

Namun, para legislator harus memiliki tujuan yang sama dalam satu barisan yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Semangat kerja partai kita adalah berjiwa gotong royong; dan gotong royong hanya bisa hidup jika kita percaya, bersatu, dan tidak saling menegasikan satu sama lain. Kita harus memperkuat jiwa gotong royong ini,” kata Puan, di Bali, Rabu (30/7/2025).

Dia mengatakan kekuatan PDIP bukan hanya terletak pada jumlah kursi legislatif atau jabatan eksekutif, melainkan pada soliditas internal yang kokoh.

Menurut dia, keberagaman latar belakang kader justru menjadi kekuatan jika semua berada dalam satu garis perjuangan.

Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa konsolidasi internal yang kuat akan memudahkan partai untuk menghadapi dinamika politik nasional dan menjawab tuntutan rakyat.

“Dengan soliditas yang kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan politik dan tetap fokus mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR RI tersebut.

Dia pun mengajak seluruh kader untuk terus menggelorakan kerja politik dengan semangat gotong royong.

Gotong royong, kata Puan, adalah kunci agar partai tetap dekat dengan rakyat dan mampu memperjuangkan keadilan sosial.

“Kerja politik kita harus nyata dan berpihak pada rakyat. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan cita-cita partai sekaligus menjawab harapan rakyat,” katanya.

Bimtek PDIP itu dihadiri ribuan anggota dewan mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi PDIP dari seluruh daerah di Indonesia. Bimtek tersebut direncanakan berlangsung hingga Jumat (1/8/2025).

Selain membahas politik, Bimtek tersebut juga membahas materi strategis terkait penguatan fraksi, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah. (Ari Wibowo/goeh)