MPR Terima Masukan Akademisi Unair untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan EBET

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, melakukan kunjungan langsung ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) untuk menyerap aspirasi dari para akademisi, dosen, dan guru besar. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan berharga dalam merumuskan undang-undang yang berpihak pada lingkungan dan energi terbarukan.

Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/9/2025), Eddy Soeparno yang juga berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bahwa forum ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan benar-benar berbasis pada riset dan kajian akademik yang komprehensif.

“Kami sengaja jemput bola agar produk hukum yang dihasilkan berbasis pada riset dan kajian akademik yang komprehensif dan pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Eddy.

Eddy menekankan pentingnya peran akademisi dalam mengawal pembahasan dua RUU krusial, yaitu RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). Menurutnya, RUU PPI yang merupakan inisiatif Fraksi PAN, dirancang sebagai upaya konkret untuk mencegah dampak buruk krisis iklim yang kini mengancam masyarakat.

“Masukan dari Pusat Kajian Hukum Energi Terbarukan Unair ini sangat bermanfaat agar RUU PPI bisa menjadi solusi hadapi krisis iklim,” tambahnya.

Mengenai RUU EBET, Eddy juga mendapatkan masukan penting dari para ahli hukum di Unair. Salah satu masukan utama adalah agar RUU ini dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan energi bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Masukan-masukan di forum ini sangat baik dan juga memiliki landasan ilmiah yang kuat,” kata Eddy. “Ini modal penting bagi saya untuk membahas RUU ini dan semoga ada konsensus bersama untuk segera mengesahkan RUU EBET.”

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan FH Unair, Ibu Indria Wahyuni, PhD, mengapresiasi inisiatif Eddy Soeparno. Menurutnya, pendekatan bottom up policy atau kebijakan dari bawah ke atas sangatlah penting agar kebijakan pemerintah selalu terhubung dengan riset dan penelitian yang dilakukan oleh akademisi.

“Kita butuh pemimpin yang mau turun langsung mendengarkan berbagai masukan dari luar pemerintahan, termasuk dalam hal ini dari kampus,” pungkas Indria. (Mun)