Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, ICW Soroti Warisan KKN Orde Baru yang Belum Tuntas

AKTUALITAS.ID – Keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai kritik keras dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antikorupsi itu menilai langkah tersebut sebagai kemunduran besar dalam semangat reformasi 1998, bahkan menjadi simbol “kematian reformasi”.

Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha menegaskan, Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional karena warisan kekuasaannya justru menjadi akar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih membekas hingga saat ini.

“Setelah 27 tahun, perlahan tapi pasti, reformasi masuk ke liang lahat,” ujar Egi melalui keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Menurut ICW, salah satu agenda utama reformasi adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya serta menuntaskan praktik KKN yang mengakar kuat selama masa Orde Baru. Namun, agenda itu tak pernah benar-benar terlaksana.

“Soeharto tidak pernah diadili atas kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum terhadap korupsi yang melibatkan dirinya dan kroni-kroninya tidak pernah dituntaskan,” tegas Egi.

ICW menilai warisan korupsi sistemik era Orde Baru masih terasa hingga kini, di mana sejumlah aktor politik dan bisnis yang memiliki keterkaitan dengan jaringan kekuasaan lama tetap memegang pengaruh besar dalam pemerintahan.

Egi menambahkan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mencerminkan kemunduran semangat reformasi, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Pemerintah seharusnya menghormati amanat reformasi, bukan justru menormalkan kembali figur yang menjadi simbol kekuasaan koruptif masa lalu,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 10 nama penerima gelar pahlawan nasional tahun 2025, salah satunya Soeharto. Pengumuman itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2025. (Wibowo/Mun)