TPNPB-OPM Akui Serangan di Tembagapura, Sampaikan Tuntutan Politik

AKTUALITAS.ID – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan bertanggung jawab atas insiden penembakan terhadap aparat militer Indonesia di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang terjadi pada 11 Februari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima media pada Kamis (12/2/2026).

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan kelompoknya melakukan penyerangan yang disebut menyebabkan satu prajurit meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Ia menyebut aksi tersebut dilakukan oleh pasukan TPNPB dari wilayah Timika bersama TPNPB Kodap VIII Intan Jaya.

“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB dari Tembagapura bahwa kami bertanggung jawab atas penembakan tiga orang aparat militer Indonesia serta perampasan dua unit senjata SS2, dua unit magazin dan 50 butir amunisi, kini menjadi aset TPNPB,” ujar Sebby dalam keterangan tertulis.

Selain mengklaim penyerangan, TPNPB juga menyampaikan pernyataan politik yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia dan pihak internasional terkait keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua. Kelompok tersebut menilai aktivitas pertambangan memiliki kaitan dengan konflik yang berlangsung di wilayah itu.

“Kami juga mengimbau kepada Presiden Prabowo Subianto dan Amerika Serikat untuk segera menutup PT Freeport Indonesia di atas tanah leluhur kami,” katanya.

Sebby turut menyinggung sejarah pengelolaan PT Freeport Indonesia sejak 1967 dan mengaitkannya dengan dinamika politik sebelum maupun sesudah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Menurutnya, konflik bersenjata di Papua disebut belum terselesaikan hingga kini.

“Terkait dengan hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengimbau kepada Presiden Donald Trump untuk meninjau kembali sejarah Papua dan konflik yang berkepanjangan,” ujarnya.

Ia menegaskan kelompoknya akan terus melakukan perlawanan apabila tuntutan politik mereka tidak direspons.

“Penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di wilayah PT Freeport Indonesia akan terus terjadi jika Pemerintah Indonesia, Amerika, dan Belanda tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik,” katanya. (Ahmad)