Pigai Ungkap Dunia Internasional Kini Pantau Konflik Papua

AKTUALITAS.ID – Eskalasi konflik dan kekerasan bersenjata di Papua kembali menjadi sorotan tajam pemerintah. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan situasi di Papua kini tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa atau sekadar penyelesaian kasus per kasus.

Pigai memperingatkan, meningkatnya kekerasan di Papua telah menjadi alarm nasional yang membutuhkan keputusan politik besar dan keterlibatan seluruh elemen bangsa untuk mencari solusi damai yang berkeadilan.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyusul laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang 2025, serta 26 kasus tambahan hanya dalam periode Januari hingga April 2026.

“Setiap tindakan kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terjadi,” kata Pigai dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Menurut Pigai, derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua kini dengan cepat tersebar dan menjadi perhatian masyarakat internasional.

Ia mengingatkan, konflik berkepanjangan tanpa penyelesaian komprehensif dapat memengaruhi citra dan persepsi global terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia.

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi,” ujar Pigai.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber nasional dan internasional, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan yang terjadi hanya dalam kurun hampir satu bulan terakhir.

Rentetan konflik tersebut terjadi di sejumlah wilayah rawan seperti Dogiyai, Yahukimo, Puncak, Timika, hingga Tembagapura.

Pigai menegaskan, persoalan Papua bukan lagi sekadar isu keamanan daerah, melainkan persoalan strategis nasional yang membutuhkan langkah politik tingkat tinggi dan keterlibatan lintas lembaga negara.

Menurutnya, penyelesaian konflik Papua harus melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, aparat keamanan, hingga tokoh-tokoh nasional agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyentuh akar masalah.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegasnya.

Ia juga menilai pendekatan penanganan insiden secara parsial yang selama ini ditempuh pemerintah bersama sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM, belum cukup efektif menghentikan siklus kekerasan di Papua.

Karena itu, Kementerian HAM mendorong lahirnya pendekatan baru yang lebih terintegrasi melalui dialog damai, perlindungan HAM, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Kementerian HAM akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tutur Pigai.

Pigai menambahkan, negara memiliki tanggung jawab penuh memastikan perlindungan seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk masyarakat Papua yang selama ini hidup di tengah bayang-bayang konflik berkepanjangan. (Bowo/Mun)