Gus Ipul Ungkap 3 Mandat Prabowo agar Bansos Tepat Sasaran

AKTUALITAS.ID – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengungkap tiga mandat Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan nasional, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos tepat sasaran.

Menurutnya, tiga mandat tersebut menjadi fokus kerja Kementerian Sosial guna memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan menjangkau masyarakat miskin.

“Saya datang ke Kalteng ini dalam rangka menindaklanjuti tugas yang diberikan Presiden kepada saya di Kemensos. Ada tiga mandatnya,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja di Kalimantan Tengah pada 24/05/2026.

Mandat pertama berfokus pada konsolidasi DTSEN sebagai dasar penyaluran bansos agar lebih akurat. Pemerintah menilai validitas data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau datanya akurat, bantuan kita tepat sasaran dan akan berdampak. Kalau data kita tidak akurat, kita akan memberi orang yang tidak membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan pemutakhiran DTSEN mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu basis data nasional di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik.

Ia menyebut sebelumnya setiap instansi memiliki basis data sendiri sehingga sering memunculkan ketidaksesuaian penerima bansos.

“Nah Inpres Nomor 4 Tahun 2025 itu meminta kita semua konsolidasi dalam data tunggal atau DTSEN. Datanya dikelola BPS, bukan lagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemerintah daerah, kata dia, ikut terlibat dalam proses pembaruan data mulai tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kabupaten dan provinsi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Saat ini, Kementerian Sosial sedang memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki operator data.

“Kami sekarang sedang konsolidasi untuk memastikan setiap desa atau kelurahan memiliki operator,” kata Gus Ipul.

Data dari pemerintah daerah akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPS sebelum dipakai sebagai acuan bansos nasional. Hasil pemutakhiran dilakukan tiap tiga bulan, sementara pembaruan usulan dari daerah dapat berlangsung setiap hari.

“Pemutakhiran itu oleh BPS dilakukan tiga bulan sekali hasilnya. Tapi pemutakhiran dari daerah bisa tiap hari,” ujarnya.

Masyarakat juga dapat ikut mengawasi data bansos melalui aplikasi Cek Bansos, layanan Command Center 021-171, atau WhatsApp 0887-7171-171.

Selain pembaruan data sosial, pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat untuk menekan angka kemiskinan melalui pendidikan. Program prioritas Presiden Prabowo tersebut menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau rentan kehilangan akses pendidikan.

“Sekolah rakyat itu bagian dari penanggulangan kemiskinan. Tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari pengatasan kemiskinan,” ujar Gus Ipul.

Data pemerintah menunjukkan sekitar empat juta anak usia sekolah belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi berhenti sekolah. Sekolah Rakyat diproyeksikan memberi akses pendidikan layak bagi kelompok tersebut tanpa tes akademik.

“Presiden ingin memberikan akses kepada anak-anak seperti ini. Yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang di jalanan, yang diajak kerja, mungkin mengemis atau jadi pemulung,” katanya.

“Tidak ada tes akademik. Selama dia tidak mampu, boleh masuk,” ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai makan, seragam, hingga biaya pendidikan.

“Ini bentuk Presiden ingin memuliakan keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Kalau bapaknya pemulung, janganlah anaknya jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, janganlah anaknya jadi tukang becak,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayahnya.

“Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Mensos, Kota Palangka Raya diberi kesempatan untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.