Xi Jinping Lanjutkan Operasi Anti-Korupsi di PLA

AKTUALITAS.ID – Presiden China Xi Jinping kembali memperluas kampanye pembersihan di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang kini disebut memasuki fase baru dan lebih agresif dalam penegakan disiplin internal.

Langkah tersebut dinilai telah mengguncang struktur militer China dan memicu meningkatnya atmosfer ketakutan di lingkungan angkatan bersenjata.

Salah satu titik balik penting adalah dijatuhkannya hukuman terhadap dua mantan menteri pertahanan, Li Shangfu dan Wei Fenghe, yang divonis bersalah dalam kasus suap dan korupsi dengan hukuman mati yang ditangguhkan.

Keduanya diketahui merupakan tokoh yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Xi Jinping, namun tetap tersingkir dalam kampanye anti-korupsi besar-besaran tersebut.

Kebijakan ini memunculkan penilaian bahwa kampanye anti-korupsi yang digencarkan Partai Komunis China (PKC) tidak hanya menyasar pelanggaran hukum, tetapi juga memperkuat kontrol politik di tubuh militer.

Hukuman terhadap dua pejabat tinggi itu disebut mengejutkan banyak perwira PLA, mengingat jarangnya jenderal berpangkat tinggi menerima sanksi seberat itu dalam beberapa dekade terakhir.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan perwira menengah dan junior yang kini disebut lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena takut menjadi target berikutnya.

Sejumlah analis menilai kondisi ini mulai memengaruhi kohesi internal militer China, dengan meningkatnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan di lapangan.

Laporan juga menyebutkan bahwa pembersihan tidak berhenti pada dua nama tersebut. Pada Januari 2026, penyelidikan diumumkan terhadap sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Youxia dan Kepala Departemen Staf Gabungan PLA Liu Zhenli, meski keduanya masih tercatat aktif di jabatan resmi.

Kondisi ini disebut menciptakan kekosongan kepemimpinan di saat China tengah mendorong modernisasi militer menuju target 2027.

Sejumlah pengamat menilai ketidakstabilan internal tersebut dapat berdampak pada kesiapan operasional PLA, termasuk dalam sistem komando strategis dan pengadaan alutsista.

Kasus yang menjerat Wei Fenghe juga menimbulkan pertanyaan terkait sistem komando nuklir China, sementara kasus Li Shangfu menyoroti kelemahan dalam sistem pengadaan militer.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa loyalitas di tubuh militer kini semakin dibangun melalui tekanan dan ketakutan, bukan semata kompetensi profesional.

Dalam kondisi tersebut, PLA digambarkan oleh sebagian sumber sebagai kekuatan besar yang mengalami penurunan efektivitas akibat tekanan internal.

Hingga kini, Xi Jinping disebut telah menyingkirkan lima dari tujuh anggota Komisi Militer Pusat sejak 2022, memperkuat kontrol langsung di bawah kepemimpinannya, namun sekaligus meningkatkan ketegangan internal di tubuh militer.

Dampak pembersihan ini juga disebut berpengaruh terhadap citra global China, karena militer yang sibuk dengan konflik internal dinilai lebih sulit memproyeksikan kekuatan secara eksternal.

Meski demikian, Beijing tetap melanjutkan agenda modernisasi PLA dengan target menjadikannya kekuatan militer setara Amerika Serikat pada 2027, meski menghadapi tantangan stabilitas internal yang semakin kompleks. (Mun)