DPR Desak Kemenhub Bangun Shelter Ojol Tiap Kecamatan

AKTUALITAS.ID – Nasib jutaan pengemudi ojek online (ojol) kembali menjadi perhatian di Senayan. Komisi V DPR RI mengusulkan agar pemerintah membangun shelter khusus ojol di setiap kecamatan sebagai langkah nyata menata transportasi perkotaan sekaligus menyediakan ruang istirahat yang layak bagi para mitra pengemudi.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Menurut Sudjatmiko, keberadaan ojol saat ini bukan lagi sekadar pelengkap moda transportasi, melainkan telah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat. Namun ironisnya, para pengemudi masih harus menunggu pesanan di trotoar, bahu jalan, hingga area yang tidak semestinya karena minimnya fasilitas.

“Ojol sudah menjadi kebutuhan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Mereka adalah ujung tombak mobilitas masyarakat. Sayangnya, fasilitas bagi mereka masih sangat minim. Kita membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar wacana,” kata Sudjatmiko, Selasa (14/7/2026).

Ia menilai pembangunan shelter bukan hanya memberikan tempat beristirahat bagi pengemudi, tetapi juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi parkir liar dan penumpukan kendaraan di trotoar maupun bahu jalan yang selama ini kerap memicu kemacetan.

Karena itu, Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan mulai memasukkan pembangunan shelter ojol ke dalam program prioritas nasional. Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya alokasi anggaran maupun perencanaan khusus terkait fasilitas tersebut.

Sebagai tahap awal, ia mengusulkan pembangunan minimal satu shelter di setiap kecamatan yang memiliki aktivitas transportasi online tinggi.

Menurutnya, lokasi pembangunan harus ditentukan berdasarkan data kepadatan pengemudi dan titik-titik yang selama ini menjadi pusat berkumpulnya mitra ojol.

“Kita mulai dari yang realistis dan berdampak. Desainnya kita siapkan, kemudian dievaluasi. Kalau terbukti efektif, program ini bisa diperluas ke daerah lain,” ujarnya.

Sudjatmiko juga memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan aplikasi transportasi yang telah menyediakan ruang istirahat bagi mitra pengemudi. Namun, ia menilai fasilitas tersebut masih terbatas dan belum menjadi bagian dari penataan transportasi yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pembangunan shelter dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi berbasis aplikasi yang lebih tertata, aman, nyaman, sekaligus mendukung kualitas ruang publik di kawasan perkotaan.

Menanggapi usulan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan terbuka untuk mengkaji pembangunan fasilitas pendukung bagi transportasi online. Meski demikian, belum ada keputusan maupun komitmen terkait pelaksanaan program tersebut.

Apabila nantinya direalisasikan, pembangunan shelter di setiap kecamatan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran, lokasi, serta mekanisme pelaksanaannya bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. (Bowo/Mun)