Ekonom Ingatkan Telat Bayar Subsidi Bisa Picu Kelangkaan

AKTUALITAS.ID – Bom waktu krisis energi nasional mengintai akibat lambatnya pencairan dana subsidi dan kompensasi dari pemerintah kepada dua BUMN raksasa, Pertamina dan PLN. Keterlambatan pembayaran ini dinilai tak hanya menekan likuiditas korporasi pelat merah, tetapi juga berisiko memicu efek domino fatal yang menghantam arus kas ribuan mitra bisnis serta mengancam stabilitas pasokan BBM dan listrik nasional.

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menegaskan bahwa kepastian pelunasan dana kompensasi energi dari negara merupakan syarat mutlak untuk menjaga napas operasional dan profesionalisme kedua BUMN tersebut.

“Gangguan pelayanan barang subsidi tentu menjadi keniscayaan, apalagi di tengah fluktuasi harga keekonomian energi primer seperti minyak dan gas bumi dunia, batu bara, dan bahan penolong produksi lainnya,” ujar Defiyan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurut Defiyan, masalah ini ibarat fenomena bola salju. Ketika arus kas Pertamina dan PLN terganggu akibat kewajiban pemerintah yang tersendat, BUMN tersebut berpotensi menunda pembayaran utang dagang kepada para vendor dan mitra kerja. Dampaknya, ribuan pengusaha di ekosistem penunjang sektor energi terancam mengalami krisis modal kerja hingga gulung tikar.

Dampak buruknya tidak berhenti pada ekosistem rantai pasok. Sektor hilir yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berada di garis depan ancaman. Mulai dari tersendatnya logistik BBM bersubsidi di SPBU berbagai daerah, hingga terganggunya pasokan batu bara yang krusial bagi keandalan pembangkit listrik PLN.

Jika pemerintah tak segera menyuntikkan dana kewajiban tersebut, kelangkaan energi primer di lapangan hanya tinggal menunggu waktu.

“Kekosongan dan kelangkaan BBM subsidi dan jenis tertentu di berbagai daerah mustahil dapat dielakkan jika persoalan ini tidak segera ditangani serius oleh pemerintah,” tegas Defiyan menutup analisisnya. (Firman/Mun)