Pengamat SDI: Janji 15 Desember Jadi Pesan Tegas Dasco kepada Pendemo

AKTUALITAS.ID – Dialog antara pimpinan DPR RI dan massa demonstran di tengah aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 dinilai menjadi momentum penting dalam meredakan ketegangan antara parlemen dan masyarakat.

Pengamat Komunikasi Politik dari Swarna Dwipa Institute (SDI), Frans Immanuel Saragih, menilai langkah pimpinan DPR yang menerima perwakilan massa untuk berdialog merupakan pendekatan tepat dalam membuka ruang komunikasi dan mendengarkan aspirasi publik.

Dalam dialog tersebut, pimpinan DPR yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menerima sejumlah perwakilan pendemo untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Menurut Frans, hal yang paling menarik adalah pernyataan Dasco terkait komitmen penyelesaian dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dasco, kata Frans, menyampaikan target agar pengesahan undang-undang tersebut dapat direalisasikan paling lambat pada 15 Desember 2026. Pernyataan itu menjadi perhatian karena disertai konsekuensi politik yang besar apabila target tersebut tidak terpenuhi.

“Menurut hemat saya, apa yang disampaikan Prof Dasco merupakan pesan komunikasi politik yang sangat jelas, bahwa pemerintah dan seluruh anggota DPR sangat serius untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut,” ujar Frans dalam keterangan persnya, Senin (31/8/2026).

Menurut Frans, komunikasi politik yang dilakukan Dasco tidak berhenti pada penyampaian janji. Tenggat waktu yang jelas membuat pesan tersebut memiliki konsekuensi yang bisa diukur oleh publik.

Di titik itulah, menurut dia, Dasco dinilai berhasil membangun keyakinan di hadapan perwakilan massa yang diajak berdialog.

“Dan kita bisa melihat para pendemo yang diajak dialog akhirnya bersedia menantikan terwujudnya UU Perampasan Aset di bulan Desember 2026. Dalam hal ini Prof Dasco berhasil meyakinkan,” katanya.

Namun, janji tersebut sekaligus menciptakan ujian baru. Ketika sebuah target diumumkan secara terbuka, publik memiliki dasar untuk menagihnya.

15 Desember kini bukan sekadar tanggal dalam kalender. Tanggal itu berpotensi menjadi tenggat politik yang akan menguji keseriusan DPR dalam menjawab tuntutan publik mengenai percepatan RUU Perampasan Aset.

Frans juga menilai langkah dialog merupakan pilihan yang lebih produktif dalam menghadapi aspirasi masyarakat.

Menurutnya, ruang dialektika antara parlemen dan masyarakat perlu terus dibuka agar perbedaan pandangan tidak selalu berujung pada eskalasi ketegangan.

“Jalan dialog dan mendengar masukan merupakan jalan yang tepat, agar ruang dialektika terjadi antara DPR dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai Dasco memiliki posisi politik yang membuat pesan yang disampaikannya mendapat perhatian lebih luas. Selain sebagai pimpinan DPR, Dasco juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, partai politik yang menjadi kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, menurut Frans, pesan yang disampaikan Dasco dapat dibaca sebagai sinyal adanya keseriusan politik untuk mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Frans mengatakan ini bukan kali pertama Dasco mengambil peran sebagai jembatan komunikasi dalam situasi politik yang membutuhkan pendekatan dialog.

Namun, keberhasilan sebuah komunikasi politik pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa tenang massa setelah dialog selesai. Ujian sebenarnya justru berada setelah mikrofon dimatikan dan pintu ruang pertemuan ditutup.

Janji harus masuk ke ruang legislasi, target harus berubah menjadi keputusan, dan dialog harus berujung pada hasil.

Sebab, publik bisa saja menerima ajakan untuk menunggu. Tetapi kesabaran masyarakat tentu memiliki batas. (Mun)