NasDem Minta BGN Putus Kontrak SPPG Nakal

AKTUALITAS.ID – Maraknya insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan santri akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kemarahan di Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan ekstrem: memutus kontrak dan mengeksekusi blacklist terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makanan yang lalai.

Irma menegaskan bahwa sanksi penghentian sementara (suspend) tidak lagi cukup jika kelalaian penyedia jasa dapur tersebut sudah berulang kali terjadi hingga membahayakan jiwa anak sekolah.

“Jika sudah mengancam nyawa dan sudah beberapa kali bermasalah, sebaiknya diputus kontraknya. Saya minta BGN suspend SPPG yang tidak sesuai standar, karena akan menjadi bom waktu dan tidak boleh pandang bulu punya siapa pun SPPG tersebut,” tegas Irma, Jumat (4/9/2026).

Desakan keras ini mengemuka setelah dua gelombang keracunan massal hebat melanda Jawa Timur dan Jawa Tengah secara beruntun. Di Sidoarjo, sebanyak 512 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, dilaporkan tumbang akibat menyantap menu MBG basi.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengakui adanya pelanggaran berat SOP pendistribusian makanan di lapangan oleh pihak SPPG.

“Itu karena ketidakdisiplinan dari SPPG dan pendistribusian. Seharusnya loading empat jam selesai dari masak langsung dibagikan, tapi faktanya di lapangan lebih dari empat jam. Makanan MBG ini tanpa pengawet, jadi mudah basi dan bakterinya cepat berkembang,” ungkap Ketut.

Tak berhenti di Sidoarjo, horor MBG juga menghantam SMAN 1 Lasem (Smanel), Rembang. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mendadak lumpuh total setelah 725 siswa dan 25 guru mendadak mengalami mual serta diare massal usai menyantap jatah makanan.

Menanggapi carut-marut tata kelola ini, Irma meminta BGN bergerak cepat mengganti penyedia dapur yang bermasalah dengan SPPG lain yang sudah mengantongi sertifikasi laik higienis, memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta koki bersertifikat.

“SPPG yang sudah bangun 100 persen dengan syarat terpenuhi harusnya bisa menggantikan SPPG yang tidak sesuai persyaratan dan sudah beroperasi lebih dari satu tahun—minimal mereka sudah balik modal,” pungkasnya. (Andrey/Mun)