Berita
Soal Relaksasi PSBB, DPR Minta Pemerintah Hati-Hati
AKTUALITAS.ID – Pemerintah mewacanakan untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rencana relaksasi PSBB itu disampaikan pertama kali oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB itu. “Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB, […]
AKTUALITAS.ID – Pemerintah mewacanakan untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rencana relaksasi PSBB itu disampaikan pertama kali oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB itu.
“Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah,” katanya, Senin (11/5/2020).
Menurutnya, salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Corona yang masih fluktuatif ketika kita melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Selain itu data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari,” ungkapnya.
Menurut politikus PDIP itu, sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat.
“Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya,” jelasnya.
Puan menuturkan, ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19.
“Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat,” tukasnya.
“Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya,” pungkas Puan.
-
POLITIK23 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban
-
POLITIK8 hours ago
Politik Gempar: Empat Menteri Kabinet Merah Putih Bergabung dengan PAN
-
POLITIK11 hours ago
Peringatan Hari Ibu: Srikandi Bawaslu Serukan Kebijakan Inklusif untuk Wujudkan Pemilu Adil Gender
-
Nusantara11 hours ago
Gunung Semeru Meletus Lima Kali dalam Sehari: Tinggi Letusan Capai 1 Kilometer
-
POLITIK10 hours ago
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kajian Ulang
-
POLITIK5 hours ago
Waketum PKB: Kenaikan PPN 12 Persen Jangan Dijadikan Alat Serang Prabowo
-
Nusantara10 hours ago
Kesal Tak Diberi Uang untuk Judi, Pria Tikam Istri Hingga Kritis di Sumsel
-
Olahraga16 hours ago
Liverpool Pesta Gol di London: Taklukkan Tottenham 6-3, Kokoh di Puncak Klasemen