Berita
Ferry Mursyidan: Baiknya Pelaksanaan Pilkada 2020 Tak Dipaksakan
AKTUALITAS.ID – Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak dipaksakan. Mengingat wabah pandemi Covid19 memeterai pelajaran penting bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ujian alami kepada para pemimpin, termasuk […]
AKTUALITAS.ID – Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak dipaksakan.
Mengingat wabah pandemi Covid19 memeterai pelajaran penting bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ujian alami kepada para pemimpin, termasuk kepala daerah.
Hal ini disampaikan menyusul pemerintah dan DPR sudah merestui permintaan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. KPU pun bersiap memulai kembali tahapan pada 15 Juni 2020 ini.
“Jadi pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 adalah sesuatu yang sangat beresiko dan justru bisa mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri,” ucap Ferry, Jumat (12/6/2020).
“Jika diundurkan sampai (setidaknya) pertengahan 2021, selain mematangkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada , juga kita semua berharap pandemi COVID19 ini sudah relatif bisa dihadapi dengan tatanan yang terstandar, dan Masyarakat Pemilih memiliki keyakinan untuk bisa berpartisipasi dengan rasa aman dengan Protokol Kesehatan yang tersedia,” lanjutnya.
Menurut Ferry, usulan penundaan Pilkada justru karena ingin pelaksanaan Pilkada secara berkualitas dan partisipatif karena ada rasa aman, bukan sekedar untuk menunda dari segi waktu, tapi supaya Pilkada tidak diselenggarakan sekedar ada Pilkada.
“Sehingga intrik pelaksanaan Pemilu berikutnya, Indonesia sudah punya model atau pola pelaksanaannya yang memenuhi prinsip-prinsip Demokrasi, Menjamin Hak Politik Masyarakat dan dengan Penerapan Protokol Kesehatan,” tutupnya.
-
RAGAM14/06/2026 15:30 WIBDokter Ungkap Batas Aman Makan Mi Instan
-
POLITIK14/06/2026 18:00 WIBPartai Gelora Siapkan Strategi Baru untuk Pemilu 2029
-
NUSANTARA14/06/2026 16:30 WIBKasus Pertalite 25 Liter di Medan, Hakim Sebut Curigai Ada “Request”
-
NASIONAL14/06/2026 13:00 WIBBagja Ingin Jajaran Bawaslu Melek Tipikor
-
OTOTEK14/06/2026 17:00 WIBMenkomdigi Minta Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Lawan Kejahatan Digital
-
OLAHRAGA14/06/2026 17:30 WIBPrediksi Swedia vs Tunisia: Duel Pembuka Grup F Piala Dunia 2026
-
OTOTEK14/06/2026 19:00 WIBDenny JA Nyatakan Lahirnya Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan
-
NASIONAL14/06/2026 16:00 WIBAkan Bongkar Semua Pihak dalam Korupsi MBG, Kuasa Hukum Sony Sonjaya Optimistis JC Dikabulkan
















