Berita
Wakil Ketua Komisi VII: Pandemi Tidak Jadikan Alasan Freeport Tunda Bangun Smelter
AKTUALITAS.ID – PT Freeport Indonesia mengajukan penundaan pembangunan Smelter baru di Gresik dengan alasan Pandemi Covid-19. Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama meminta penundaan proyek pembangunan Smelter di Gresik selama selama 12 bulan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan, Freeport seharusnya tidak menjadikan Pandemi sebagai alasan menunda pembangunan Smelter. […]
AKTUALITAS.ID – PT Freeport Indonesia mengajukan penundaan pembangunan Smelter baru di Gresik dengan alasan Pandemi Covid-19. Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama meminta penundaan proyek pembangunan Smelter di Gresik selama selama 12 bulan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan, Freeport seharusnya tidak menjadikan Pandemi sebagai alasan menunda pembangunan Smelter. Hal ini karena sebelum adanya Pandemi Covid-19 pun proyek pembangunan Smelter oleh Freeport juga sudah tertunda tunda.
“Saya kira masalah Pandemi ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Freeport untuk menunda proyek pembangunan Smelter. Sejak sebelum Pandemi, proyek pembangunan Smelter Freeport juga sudah tertatih-tatih,” tegas Eddy di Jakarta Kamis (29/10/2020).
Eddy yang juga Sekjen DPP PAN ini meminta Freeport untuk terbuka mengenai penyebab sebenarnya Pembangunan Smelter selalu tertunda.
“Sebaiknya ada pembicaraan yang lebih konkrit dan komprehensif terkait pembangunan Smelter ini agar kami di Komisi VII DPR RI bisa memahami apa yang menjadi kendala Freeport untuk membangun Smelter yang sudah cukup lama tertunda ini,” terang Eddy.
“Ketimbang menjadikan Pandemi sebagai alasan, lebih baik dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kami di Komisi VII DPR RI apa yang menjadi akar masalah sebenarnya hingga Freeport menunda pembangunan Smelter,” tutup Eddy.
Seperti diketahui berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat hanya dibatasi tiga tahun sejak UU ini berlaku pada 10 Juni 2020.
Artinya jika pembangunan smelter ini tak kunjung rampung pada 2023, maka pemerintah bakal melarang Freeport melakukan ekspor konsentrat.
-
RIAU17/02/2026 16:00 WIBJelang Imlek dan Ramadan, Dishub Bengkalis Siagakan Lima Armada Roro untuk Layani Lonjakan Arus
-
NASIONAL17/02/2026 19:00 WIBHilal Tidak Penuhi Kriteria MABIMS, Awal Ramadhan Kamis
-
RIAU17/02/2026 20:30 WIBAntisipasi Asap Karhutla, Dinkes Riau Aktifkan Tim Medis Darurat
-
PAPUA TENGAH17/02/2026 19:15 WIBPatroli Humanis Operasi Damai Cartenz 2026 Perkuat Rasa Aman Warga Sinak
-
PAPUA TENGAH17/02/2026 20:45 WIBKetegangan Jual Beli Emas di Jalan Leo Mamiri Mimika Berhasil Diredam Polisi
-
NUSANTARA17/02/2026 21:00 WIBJumlah Kendaraan Meningkat Sistem Satu Arah Diberlakukan
-
FOTO17/02/2026 22:44 WIBFOTO: Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah
-
NASIONAL18/02/2026 06:00 WIBWaka MPR Sebut Imlek 2577 Bukti Demokrasi dan Toleransi Indonesia

















