Menkeu Buka Suara Soal Pemangkasan Anggaran TNI-Polri

AKTUALITAS.ID – Wacana efisiensi anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memicu perhatian terhadap kemungkinan pengurangan anggaran sektor pertahanan dan kepolisian. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan maupun pembahasan resmi dengan Presiden mengenai pemangkasan anggaran tersebut.

Purbaya mengatakan, pemerintah memang terus mencermati kondisi fiskal negara. Namun, langkah pemangkasan anggaran baru akan dipertimbangkan apabila terjadi tekanan terhadap defisit anggaran.

“Belum (ada pembahasan). Tapi begini, hitungan anggaran pos-nya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas, tapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Saat ini, pagu anggaran Kementerian Pertahanan (termasuk TNI) tercatat sekitar Rp187,10 triliun, sedangkan anggaran Polri sekitar Rp146,05 triliun. Menurut Purbaya, besarnya nilai kedua pos tersebut memang membuatnya selalu menjadi perhatian dalam pembahasan fiskal, tetapi belum ada kebutuhan untuk melakukan pemotongan karena kondisi keuangan negara dinilai masih memadai.

Selain sektor pertahanan, Purbaya juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki pagu anggaran sekitar Rp268 triliun.

Ia mengatakan pemerintah masih mengevaluasi strategi pelaksanaan program tersebut bersama pihak terkait. Dalam waktu dekat, dirinya dijadwalkan bertemu dengan pimpinan program MBG untuk membahas pelaksanaan hingga akhir tahun.

Purbaya mengisyaratkan adanya kemungkinan penyesuaian anggaran MBG, tetapi belum menyebutkan besaran maupun bentuk penyesuaian yang akan dilakukan.

Perhatian publik terhadap isu ini bermula setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam acara Panen Raya Serentak bersama TNI di Malang pada 17 Juli 2026, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengedepankan efisiensi anggaran. Dalam pidatonya, Presiden bahkan menyebut kemungkinan mengurangi anggaran pertahanan dan kepolisian sebagai bagian dari upaya memperkuat ruang fiskal untuk program pengentasan kemiskinan.

Di hadapan jajaran TNI dan Polri, Presiden juga menanyakan kesiapan institusi tersebut apabila suatu saat anggarannya dikurangi. Pernyataan itu kemudian memicu beragam tanggapan dan spekulasi mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pemangkasan anggaran TNI, Polri, maupun Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh opsi masih berada pada tahap kajian dan akan mempertimbangkan kondisi fiskal serta kebutuhan belanja negara secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. (Bowo/Mun)