Berita
Bawaslu Jateng Catat 37.605 APK Melanggar Aturan
AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat ada 37.605 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan. Paling banyak ditemukan di Kendal yakni 8.168 APK. Disusul Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5.316 APK, Kabupaten Pemalang sebanyak 7.866 APK, Kabupaten Semarang sebanyak 7.702 APK. Lalu Kabupaten Rembang sebanyak 4.690 APK dan Kabupaten Pekalongan sebanyak 912 APK. […]
AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat ada 37.605 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan.
Paling banyak ditemukan di Kendal yakni 8.168 APK. Disusul Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5.316 APK, Kabupaten Pemalang sebanyak 7.866 APK, Kabupaten Semarang sebanyak 7.702 APK. Lalu Kabupaten Rembang sebanyak 4.690 APK dan Kabupaten Pekalongan sebanyak 912 APK.
Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin menyebut, sejumlah APK yang melanggar tersebut sudah diinvetarisir oleh petugas panwas daerah beserta Satpol PP sejak awal kampanye 26 September 2020. Rata-rata APK dipasang di sejumlah lokasi yang tidak ditetapkan KPU.
Mulai dari tempat ibadah, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah dan gedung-gedung sekolahan, serta APK melebihi jumlah aturan.
“Kita banyak temukan di lapangan, pemasangan APK telah melanggar peraturan. Jadi, kepada pasangan calon, para pengurus parpol dan tim sukses (timses) serta para pendukung agar tidak sembarangan memasang APK. Mereka harus taat aturan,” jelas Rofiuddin dalam keterangannya, Minggu (1/11/2020).
Sesuai SK KPU Nomor 465 yang mengatur juknis kampanye Pilkada 2020, pemasangan APK bisa berupa baliho paling besar ukurannya 4 meter x 7 meter, billboard atau videotron paling besar berukuran 4 meter x 8 meter; umbul-umbul paling besar 5 meter x 1,15 meter, atau spanduk paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter.
Sedangkan untuk pemasangan APK yang difasilitasi KPU yakni baliho maksimal lima buah per paslon. Billboard atau videotron maksimal 5 buah setiap paslon di tiap kabupaten/kota; umbul-umbul, paling banyak 20 buah setiap paslon untuk setiap kecamatan; atau spanduk, paling banyak 2 buah setiap paslon untuk setiap desa atau kelurahan.
“Paslon masih bisa menambah APK dengan aturan main ukurannya sesuai dengan yang difasilitasi KPU, jumlahnya paling banyak 200 persen. Sebagian besar paslon dan tim kampanye masing-masing kabupaten kota juga sudah menerima APK yang difasilitasi KPU. Mereka saat ini sudah memasang di titik jalan raya,” ungkap Rofiuddin.
-
POLITIK13/11/2026 16:00 WIBSDI: Momentum Pascapolemik Gibran Harus Jadi Jalan Memperkuat Persatuan Nasional
-
DUNIA13/11/2026 12:00 WIBAncaman Iran terhadap Pangkalan AS Picu Kekhawatiran Konflik Meluas
-
POLITIK13/11/2026 12:26 WIBPuan Incar Kursi Gibran? PDIP Lempar Bola Panas ke Tangan Prabowo
-
POLITIK13/11/2026 13:00 WIBAHY Tegaskan Partai Demokrat Tidak Mengusulkan Nama Pengganti Gibran
-
POLITIK13/11/2026 14:00 WIBPrabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor, Bahas Pengganti Gibran?
-
DUNIA13/11/2026 15:00 WIB14 Tewas dalam Kecelakaan Truk dan Kebakaran Kendaraan di UEA
-
POLITIK13/11/2026 17:00 WIBPoros Muda NU Sodorkan Sugiono Jadi Wapres Prabowo
-
POLITIK13/11/2026 19:00 WIBSaid Abdullah: Wapres Jangan Bangun Kekuasaan Tandingan

















