Berita
Tolak Reformasi UU Pertanian, Polisi India dan Petani Bentrok
Puluhan ribu petani dari negara bagian Punjab, India, berunjuk rasa di ibu kota Delhi pada Kamis menentang reformasi UU pertanian yang merugikan mereka. Para petani tersebut menyingkirkan barikade polisi saat mereka menyeberang ke negara bagian tetangga Haryana. Delhi memberlakukan pengamanan ketat dan layanan metro menjadi terganggu. Reformasi pertanian dengan RUU baru dinilai dapat membuka sektor […]
Puluhan ribu petani dari negara bagian Punjab, India, berunjuk rasa di ibu kota Delhi pada Kamis menentang reformasi UU pertanian yang merugikan mereka. Para petani tersebut menyingkirkan barikade polisi saat mereka menyeberang ke negara bagian tetangga Haryana.
Delhi memberlakukan pengamanan ketat dan layanan metro menjadi terganggu.
Reformasi pertanian dengan RUU baru dinilai dapat membuka sektor pertanian bagi pelaku swasta yang akan merugikan para petani.
Pada Jumat, dua asosiasi petani mengeluarkan pernyataan, mereka mengharapkan 50.000 petani dari Haryana untuk turun ke perbatasan Delhi. Laporan media lokal mengatakan kamera drone telah dikerahkan untuk pengawasan keamanan di perbatasan Delhi-Haryana. Demikian dilansir BBC, Jumat (27/11).
Terdapat juga video yang diunggah di media sosial yang menunjukkan petani sedang menerobos barikade di Haryana, meski polisi berusaha menghentikan mereka dengan water cannon. Para petani juga mengendarai traktor dan diduga melemparkan batu ke arah polisi setelah para polisi berusaha menghalangi perjalanan mereka.
Petani di India utara memprotes tiga RUU terkait reformasi, sejak disahkan pada September. Ribuan orang turun ke jalan saat itu, di mana mereka menutup jalan raya dan rel kereta api di berbagai negara bagian.
Reformasi tersebut berusaha melonggarkan aturan seputar penjualan, penetapan harga dan penyimpanan hasil pertanian. Aturan ini telah melindungi petani India dari pasar bebas selama beberapa dekade.
Para petani mengatakan mereka akan terus memprotes sampai pemerintah membatalkan UU tersebut.
Sebagian besar petani menjual sebagian besar produk mereka di pasar grosir yang dikendalikan pemerintah dengan harga terjangkau. Mereka menyebutnya Harga Dukungan Minimum (MSP). Mereka khawatir bahwa kekuatan pasar pada akhirnya akan mendikte harga dan pemerintah akan menghapus MSP, yang akan semakin mempersulit petani.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa membantahnya, tetapi para petani mengatakan tidak ada jaminan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, BJP mengatakan reformasi ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas pertanian.
-
POLITIK19/07/2026 18:00 WIBAtribut PSI Lebih Banyak daripada Kader Partai
-
NUSANTARA19/07/2026 19:00 WIBKejuaraan Karate Piala Kapolda Sumsel 2026 Digelar, Cik Ujang Dorong Lahirnya Atlet Muda
-
RIAU19/07/2026 17:00 WIBCabuli Bocah 12 Tahun, Polisi Ciduk Pria Bejat di Riau
-
OLAHRAGA19/07/2026 20:00 WIBMessi vs Spanyol di Final Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Sang Maestro atau Era Baru La Roja?
-
OASE20/07/2026 05:00 WIBAl-Qur’an: Jangan Jadikan Harta Haram Jalan Kaya
-
NASIONAL20/07/2026 06:00 WIBMenteri ATR: Jangan Biarkan Lahan Produktif Hilang
-
JABODETABEK20/07/2026 05:30 WIBBMKG Ramal Hujan Ringan Guyur Jantung Ibu Kota Hari Ini
-
NASIONAL20/07/2026 07:00 WIBEddy Soeparno Desak Reformasi Pengelolaan Sampah dari Hulu

















