Palestina Bakal Gelar Pemilu Tahun Ini

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan bakal menggelar pemilihan umum parlemen dan presiden pada tahun ini.

Dilansir AFP, Senin (18/1), menurut pernyataan yang diterbitkan oleh Kantor Kepresidenan Palestina, pemilihan legislatif dijadwalkan digelar pada 22 Mei. Sementara pemilihan presiden direncanakan dilakukan pada 31 Juli mendatang.

Sedangkan proses pemilihan anggota Dewan Nasional Palestina direncanakan digelar pada 31 Agustus mendatang.

“Presiden memerintahkan komisi pemilihan dan seluruh lembaga terkait untuk menggelar pemilihan umum yang demokratis di seluruh wilayah Palestina,” demikian isi dekrit dari Kantor Kepresidenan Palestina.

Pemilihan umum itu direncanakan akan digelar di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Akan tetapi, Yerusalem saat ini masih berada dalam status quo karena diduduki Israel sejak 1967.

Pemilu terakhir di Palestina digelar pada 2006 silam. Saat itu Hamas yang mendirikan partai politik secara mengejutkan menang.

Akan tetapi, hal itu justru membuat Hamas dan Fatah terlibat pertikaian politik dan berujung bentrokan bersenjata.

Ketika pertikaian antara Hamas dan Fatah berakhir, Hamas memutuskan menguasai Jalur Gaza dan mendirikan pemerintahan mandiri.

Sementara Fatah menguasai Tepi Barat. Kondisi itu membuat sejumlah rencana pemilu di Palestina terus tertunda.

Sejumlah upaya rekonsiliasi untuk mendamaikan Fatah dan Hamas juga terus dilakukan.

Hamas menyatakan menyambut baik pengumuman pemilihan umum itu. Menurut mereka, hal itu adalah buah dari kerja keras selama berbulan-bulan untuk mencari jalan keluar pertikaian di antara faksi-faksi perjuangan di Palestina.

Di sisi lain, kelompok Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyebut rencana pemilu yang disampaikan Abbas tidak benar. Mereka mendesak supaya pemerintah Palestina lebih dulu menggelar dialog nasional untuk menyatukan seluruh faksi perjuangan di Palestina.

PFLP juga menyatakan tidak yakin pemilihan umum bakal menyatukan seluruh rakyat Palestina, seperti dilansir Middle East Monitor.

Meski masih terdapat perbedaan di antara faksi-faksi perjuangan di Palestina, mereka membutuhkan ajang politik ini untuk konsolidasi lembaga politik dan seluruh kelompok yang berada di dalam negeri, sebelum menghadapi perundingan damai dengan Israel.

Apalagi saat ini posisi Palestina bisa dibilang semakin tertekan karena sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim memutuskan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Kondisi itu bisa mempengaruhi daya diplomasi Palestina yang selama ini mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim.