Usai Kudeta, Panglima Militer Myanmar Janji Gelar Pemilu Ulang

Panglima militer Myanmar, Jendral Min Aung Hlaing, yang melakukan kudeta dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, menyatakan, pihaknya bakal menggelar pemilu ulang dan menyerahkan kepemimpinan kepada pemenangnya.

Min Aung Hlaing mengatakan hal itu dalam pidatonya yang disiarkan televisi, ini merupakan pidato pertamanya sejak mengambil alih kekuasaan pada pekan lalu.

Dia tidak menjelaskan kapan pemilu bakal digelar, namun terus berulang mengatakan pemilu pada November lalu yang dimenangkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi adalah penipuan.

Pidato Min Aung Hlaing dilakukan saat ribuan orang anti-kudeta turun ke jalan di ibu kota Naypyitaw, Yangon, dan kota lainnya untuk protes penggulingan pemerintahan. Sebagian besar demonstrasi berjalan damai, tidak seperti aksi protes besar-besaran pada 1988 dan 2007 yang menewaskan ratusan orang.

Reuters melaporkan Min Aung Hlaing mengatakan panitia pemilu harus direformasi. Dia menuduh pemilu sebelumnya menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan mencegah kampanye yang adil.

“Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai aturan demokrasi,” katanya.

Kudeta di Myanmar telah menuai respons dari berbagai negara. Dewan Keamanan PBB telah menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya, sementara Amerika Serikat sedang mempertimbangkan memberi sanksi.

Inggris dan Uni Eropa meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB menggelar sidang khusus untuk mengatasi krisis di Myanmar.

Presiden Joko Widodo dan Malaysia telah sepakat mendesak ASEAN membahas gejolak politik di Myanmar setelah kudeta terjadi pada 1 Februari.