Berita
Lonjakan Kasus Covid-19, DPR Minta Wacana Lockdown Tak Tergesa -gesa
AKTUALITAS.ID – DPR meminta agar wacana lockdown atau karantina wilayah Pulau Jawa seiring melonjaknya kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia tak tergesa-gesa. Segala kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus melalui pertimbangan matang. “Saya pikir wacana lockdown di Pulau Jawa harus dipikirkan secara matang. Jadi bukan cuma lockdown, tapi juga mitigasi lonjakan Covid-19 ini harus dipikirkan […]
AKTUALITAS.ID – DPR meminta agar wacana lockdown atau karantina wilayah Pulau Jawa seiring melonjaknya kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia tak tergesa-gesa. Segala kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus melalui pertimbangan matang.
“Saya pikir wacana lockdown di Pulau Jawa harus dipikirkan secara matang. Jadi bukan cuma lockdown, tapi juga mitigasi lonjakan Covid-19 ini harus dipikirkan secara matang, dilakukan tidak tergesa-gesa, namun cepat dan terencana serta terukur,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Dasco mengatakan pemerintah pusat dan Satgas Penanganan Covid-19 memiliki kebijakan yang tepat untuk menangani lonjakan kasus dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemerintah tentu akan melakukan simulasi sebelum mengambil kebijakan.
Ketua harian DPP Partai Gerindra itu pun meminta tak ada pihak yang mengambil langkah kontraproduktif terkait penanganan pandemi Covid-19.
“Jadi janganlah kita secara sepihak mengambil langkah-langkah yang nantinya akan kontraproduktif,” ujarnya.
Dasco menyebut pemerintah harus tetap hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan pengendalian pandemi Covid-19. Ia meminta masyarakat meningkatkan kembali kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan.
“Ya kalau soal protokol kesehatan kita sudah sepakat bahwa prokes diperketat. Saya sudah bilang sanksi itu harus disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing,” katanya.
Wacana lockdown kembali mengemuka di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar IDI Zubairi Djoerban meminta pemerintah mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro menjadi lockdown.
Zubairi menilai sudah saatnya ada ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyesuaikan regulasi mengingat lonjakan kasus positif virus corona sudah membuat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) meningkat pesat.
Berdasarkan data perkembangan terakhir per 13 Juni 2021, total 29 kabupaten/kota masuk zona merah. Sebanyak 12 daerah berada di Jawa, sementara 17 di Sumatera.
Selain itu, Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong VoC teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequencing.
Sampai dengan Selasa (15/6), jumlah kasus positif mencapai 1.927.708. Dari jumlah itu, sebanyak 1.757.641 dinyatakan pulih, dan 52.280 meninggal dunia.
-
RAGAM15/06/2026 12:00 WIBBBM Baru B50 Siap Diterapkan 1 Juli
-
NUSANTARA14/06/2026 18:30 WIBDedi Mulyadi Gratiskan Sekolah Swasta bagi Puluhan Ribu Siswa di Jawa Barat
-
POLITIK14/06/2026 18:00 WIBPartai Gelora Siapkan Strategi Baru untuk Pemilu 2029
-
OTOTEK14/06/2026 17:00 WIBMenkomdigi Minta Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Lawan Kejahatan Digital
-
OLAHRAGA14/06/2026 17:30 WIBPrediksi Swedia vs Tunisia: Duel Pembuka Grup F Piala Dunia 2026
-
OTOTEK14/06/2026 21:00 WIBWaze Hadirkan Fitur Lampu Merah Saingi Google Maps
-
OTOTEK14/06/2026 19:00 WIBDenny JA Nyatakan Lahirnya Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan
-
NASIONAL14/06/2026 20:00 WIBUsai Menang Gugatan, Jusuf Hamka Akan Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen
















