Berita
Lonjakan Kasus Covid-19, DPR Minta Wacana Lockdown Tak Tergesa -gesa
AKTUALITAS.ID – DPR meminta agar wacana lockdown atau karantina wilayah Pulau Jawa seiring melonjaknya kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia tak tergesa-gesa. Segala kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus melalui pertimbangan matang. “Saya pikir wacana lockdown di Pulau Jawa harus dipikirkan secara matang. Jadi bukan cuma lockdown, tapi juga mitigasi lonjakan Covid-19 ini harus dipikirkan […]
AKTUALITAS.ID – DPR meminta agar wacana lockdown atau karantina wilayah Pulau Jawa seiring melonjaknya kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia tak tergesa-gesa. Segala kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus melalui pertimbangan matang.
“Saya pikir wacana lockdown di Pulau Jawa harus dipikirkan secara matang. Jadi bukan cuma lockdown, tapi juga mitigasi lonjakan Covid-19 ini harus dipikirkan secara matang, dilakukan tidak tergesa-gesa, namun cepat dan terencana serta terukur,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Dasco mengatakan pemerintah pusat dan Satgas Penanganan Covid-19 memiliki kebijakan yang tepat untuk menangani lonjakan kasus dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemerintah tentu akan melakukan simulasi sebelum mengambil kebijakan.
Ketua harian DPP Partai Gerindra itu pun meminta tak ada pihak yang mengambil langkah kontraproduktif terkait penanganan pandemi Covid-19.
“Jadi janganlah kita secara sepihak mengambil langkah-langkah yang nantinya akan kontraproduktif,” ujarnya.
Dasco menyebut pemerintah harus tetap hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan pengendalian pandemi Covid-19. Ia meminta masyarakat meningkatkan kembali kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan.
“Ya kalau soal protokol kesehatan kita sudah sepakat bahwa prokes diperketat. Saya sudah bilang sanksi itu harus disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing,” katanya.
Wacana lockdown kembali mengemuka di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar IDI Zubairi Djoerban meminta pemerintah mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro menjadi lockdown.
Zubairi menilai sudah saatnya ada ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyesuaikan regulasi mengingat lonjakan kasus positif virus corona sudah membuat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) meningkat pesat.
Berdasarkan data perkembangan terakhir per 13 Juni 2021, total 29 kabupaten/kota masuk zona merah. Sebanyak 12 daerah berada di Jawa, sementara 17 di Sumatera.
Selain itu, Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong VoC teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequencing.
Sampai dengan Selasa (15/6), jumlah kasus positif mencapai 1.927.708. Dari jumlah itu, sebanyak 1.757.641 dinyatakan pulih, dan 52.280 meninggal dunia.
-
POLITIK14/11/2026 10:30 WIBAlumni GMNI Usulkan Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
-
POLITIK14/11/2026 16:30 WIBSDI: BM PAN Punya Modal Kuat Hadapi Kontestasi Politik 2029
-
POLITIK14/11/2026 18:30 WIBDukung Usulan Prodem, Radhar Tribaskoro Beberkan Alasan Dasco Layak Dampingi Prabowo
-
POLITIK14/11/2026 19:30 WIBPolitisi Golkar: Sufmi Dasco Ahmad Dinilai Layak Jadi Wapres
-
POLITIK14/11/2026 10:00 WIBHabiburokhman: Jangan Biarkan Kursi Wapres Menganggur
-
EKBIS14/11/2026 17:00 WIB70 Persen Batu Bara PLN dan IPP Tersedot ke Pulau Jawa
-
EKBIS14/11/2026 20:00 WIBPertamina Tegaskan Lokasi Kebakaran Cakung Sudah Nonaktif
-
POLITIK14/11/2026 20:30 WIBHeddy Lugito: Jangan Biarkan Putusan DKPP Kehilangan Kepastian Hukum

















