KTP Warga Dicatut untuk Dukung Paslon, FPIP Lapor Bawaslu

AKTUALITAS.ID – Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Pembela Pemalsuan Identitas Pribadi (FPIP) Kabupaten Jayawijaya menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan Kamis (22/08/2024).

Aksi ini bertujuan menuntut penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan KTP yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, serta mencuatkan kasus pencurian identitas sebagai dukungan untuk salah satu paslon.

Ketua FPIP, Hersen Wetapo, mengungkapkan aksi ini berangkat dari laporan masyarakat yang mengaku identitas mereka diambil secara ilegal oleh Liaison Officer (LO) calon perseorangan untuk kepentingan dukungan calon tersebut.

Hersen menegaskan pencatutan KTP tanpa izin merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Pengambilan KTP tanpa izin adalah pelanggaran hak asasi dan melanggar UU ITE,” tegas Hersen dalam keterangan pers yang diterima aktualitas.id Kamis (22/8/2024).

Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di daerah seperti Asotipo, Wame, Yalengga, Molagalome, dan Kurulu, warga mengungkapkan kekecewaan mereka setelah nama-nama mereka terdaftar dalam berkas dukungan calon perseorangan yang sedang diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mengklaim tidak pernah memberikan KTP mereka untuk tujuan tersebut.

“Rata-rata warga dari distrik-distrik tersebut kaget saat PPS melakukan verifikasi karena mereka tidak pernah memberikan dukungan atau KTP mereka kepada tim calon perseorangan,” kata Hersen.

Selain itu, FPIP juga menyoroti kasus pencatutan identitas ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam perlindungan data pribadi dan integritas pemilihan.

Oleh karena itu, FPIP meminta Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, serta pihak kepolisian, untuk menindaklanjuti aduan ini. Mereka menilai tindakan ini merupakan perampasan hak demokrasi yang serius dan harus diusut secara menyeluruh.

“Kami akan membawa masalah ini ke ranah perdata dan pidana, serta melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan dan pencurian data ini,” pungkas Hersen.

Tak hanya terjadi di Jayawijaya, sejumlah warga DKI Jakarta juga mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Dugaan pencatutan NIK KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Tak hanya warga biasa yang menjadi korban, Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP milik dua anak Anies Baswedan juga dicatut sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Tak hanya itu, hal serupa juga turut dialami oleh adik dan tim yang bekerja bersama Anies.

“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” kata Anies melalui akun twitter resminya, Jumat (16/8/2024). (Yan Kusuma)