Survei: 74,1% Publik Tak Puas Cara Jokowi Tangani Kemiskinan

AKTUALITAS.ID – Cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani kemiskinan dan pengangguran akibat Covid-19 dinilai tak memuaskan publik. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei Indo Barometer bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

Sebanyak 74,1 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Hanya 23,6 persen saja yang menyatakan puas.

Sementara, 84,3 persen tidak puas dengan cara penanganan pengangguran di tengah pandemi Covid-19. 11,6 Persen responden saja yang menyatakan puas.

Responden dalam survei ini percaya bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat saat pandemi. 95,6 Persen responden percaya jumlah pengangguran meningkat, 3,3 persen menilai sama saja, hanya 0,3 persen yang percaya menurun.

Sementara, 90,1 persen percaya masalah kemiskinan juga meningkat. 8,1 persen menganggap sama saja, dan 1 persen menilai masalah kemiskinan menurun.

Alasan masyarakat tidak puas dengan penanganan kemiskinan saat pandemi adalah, kemiskinan semakin bertambah (21,9%), korupsi dana bantuan (18,9%), bantuan bagi masyarakat miskin lambat (13,6%), jumlah bantuan sedikit (10,1%), masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu (7,6%), bantuan tidak tepat sasaran (6,3%), bantuan tidak merata (5%).

Selanjutnya, banyak kemiskinan baru (3,8%), pemerintah desa korupsi bantuan (2,5%), penerima bantuan masih dobel (1,8%), kesejahteraan masyarakat semakin menurun (1,8%), tidak ada pengawasan dari pemerintah mengenai distribusi bantuan (1,3%), banyak penyalahgunaan distribusi bantuan (1,3%), masih banyak masyarakat miskin (1,3%), janji pemerintah belum terbukti (1%), Kartu Sembako masih banyak kelemahannya (1%), ekonomi masyarakat tidak stabil (0,8%), bantuan sosial bermasalah (0,2%).

Alasan masyarakat menilai tak puas cara penanganan masalah pengangguran akibat Covid-19 adalah; PSBB mengakibatkan sulit bekerja dan mendapat pekerjaan (19,8%), sulitnya mencari pekerjaan (15,2%), Kartu Prakerja belum efektif (11,2%), sulit mendapatkan pekerjaan (8,6%), belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur (8,6%).

Serta, banyak kasus PHK (8,1%), belum terasa bantuan pekerjaan dari pemerintah (7,6%), banyak perantau yang pulang kampung karena hilang pekerjaan (5,1%), pengangguran semakin banyak (5,1%), pemerintah belum memperhatikan UMKM (4,1%), program Kartu Prakerja belum berjalan (3,6%), masih banyak pengangguran (2%), tidak ada bantuan bagi yang menganggur (1%).

Survei yang dilakukan RRI dan Indo Barometer dilaksanakan di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan pada 12-18 Mei 2020.

Metode penarikan sampel menggunakan quota & purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dilakukan wawancara via telepon seluler dengan kuesioner.