Pemerintah China memberi peringatan kepada Taiwan yang berencana memberi bantuan kepada warga Hong Kong yang ingin pindah kewarganegaraan. Bagi China, rencana itu tak lebih dari upaya Taiwan mengintervensi urusan internal Hong Kong.
Dikutip dari AFP, Sabtu (20/6), pemerintah China akan membentuk agen keamanan nasional di Hong Kong untuk mengawasi Undang-undang Keamanan Nasional. Agen keamanan itu juga dibuat dengan tujuan untuk menindak para pembangkangan di Hong Kong, kata media pemerintah.
Undang-undang baru itu juga akan mengesampingkan semua undang-undang yang ada di Hong Kong, terutama yang bertentangan, setelah diterapkan, demikian kantor berita Xinhua mengatakan dalam laporannya.
Laporan tersebut mengikuti kesimpulan dari pertemuan di komite pembuat undang-undang China di Beijing yang meninjau rancangan ketentuan yang bertujuan untuk menghentikan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.
Kemudian, dalam sebuah keterangan yang dikeluarkan Jumat (19/6) malam, Kantor Pemerintah China untuk Urusan Taiwan menyebut rencana Taiwan memberi suaka bagi warga Hong Kong terlalu politis. Taiwan dinilai terlalu mencampuri persoalan internal Hong Kong.
“Menyiapkan tempat bernaung serta bersedia menampung para perusuh dan elemen yang menyebabkan keributan di Hong Kong hanya akan membawa ancaman bagi rakyat Taiwan,” dikutip dari keterangan itu.
Pihak China menambahkan bahwa rencana mengadvokasi kemerdekaan untuk warga Hong Kong oleh Taiwan juga hanya akan memunculkan masalah prinsip ‘satu negara, dua sistem’, yang mana upaya pemisahan bangsa disebut tidak akan pernah berhasil.
Sebelumnya Taiwan berencana membuka kantor khusus untuk membantu warga Hong Kong yang hendak pindah kewarganegaraan karena pemberlakuan undang-undang Keamanan Nasional yang diusulkan China. Rencananya, Taiwan akan membuka kantor khusus itu pada Juli mendatang.
Pengumuman ini diungkap setelah bulan lalu pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen menyatakan kesediaannya memberikan suaka dalam bentuk program kemanusiaan yang seluruhnya didanai oleh pemerintah Taiwan.
“Di masa lalu lembaga nonprofit pada dasarnya melakukan hal itu, tetapi sekarang pemerintah akan menanggung dan membiaya pengeluaran (warga Hong Kong yang hendak pindah ke Taiwan),” ujar Kepala Kabinet Pemerintah Taiwan (MAC), Chen Ming-tong.
Rencananya kantor baru itu akan dibuka pada 1 Juli sebagai bagian dari cara Taiwan membantu warga Hong Kong yang berniat pindah ke sana.
