Parlemen Eropa Protes Rencana Israel Caplok Tepi Barat

Lebih dari seribu anggota parlemen Eropa meneken surat bersama yang berisi memprotes rencana pencaplokan Israel atas sebagian kawasan Tepi Barat.

Mereka mengatakan langkah itu akan berakibat fatal dalam penyelesaian damai dari konflik Israel-Palestina.

Surat itu ditujukan kepada pemerintah Eropa dan diterbitkan secara daring, Selasa (23/6).

Upaya ini adalah bagian dari protes internasional yang berkembang terhadap Rencana Perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan janji Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mulai mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang di dalamnya terdapat pemukiman Israel.

Dilansir Associated Press, Kamis (25/6), rencana paling awal pencaplokan dijadwalkan pada 1 Juli mendatang.

Surat itu ditandatangani oleh 1.080 anggota parlemen dari 25 negara Eropa yang mengajak para pemimpin Eropa bersikap tegas untuk mencegah aneksasi, dan untuk menjaga prospek solusi dua negara, serta resolusi yang adil untuk mengatasi konflik.

“Kegagalan untuk merespon secara memadai akan mendorong negara-negara lain dengan klaim teritorial mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” kata surat itu.

Jika Israel meneruskan niatnya, surat itu menyebutkan Israel akan menerima konsekuensi yang sepadan.

Kementerian Luar Negeri Israel tidak menanggapi pernyataan tersebut.

Israel merebut Tepi Barat dalam Perang Enam Hari pada 1967, dan dalam beberapa dekade sejak itu telah membangun puluhan pemukiman yang saat ini menjadi rumah bagi sekitar 400 ribu warga Israel.

Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukiman itu ilegal. Palestina mengincar wilayah itu sebagai bagian dari wilayah negara mereka jika merdeka di masa depan.

Rencana Timur Tengah Presiden Donald Trump yang sangat berpihak pada Israel dan sekaligus telah ditolak oleh Palestina, berpotensi menghilangkan harapan pendirian negara Palestina.

Pemerintah Netanyahu belum mempublikasikan rincian aneksasi yang diusulkan, tapi Netanyahu telah menyatakan ada sekitar 30 persen wilayah, termasuk Lembah Yordania, yang akan dicaplok.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak Israel untuk tidak melanjutkan rencana aneksasi.

Dia mengatakan kepada Associated Press bahwa aneksasi tidak hanya akan melanggar hukum internasional, tapi akan menjadi faktor utama untuk mengacaukan stabilitas kawasan.

Pekan lalu Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengatakan ia sangat menentang pencaplokan bagian-bagian Tepi Barat yang ia anggap sebagai pelanggaran hukum internasional.