Berita
Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum, PDIP Tegaskan Tak Akan Dicalonkan
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan PDIP tidak mengusung calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dan terlibat organisasi terlarang. “Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan,” kata […]
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan PDIP tidak mengusung calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dan terlibat organisasi terlarang.
“Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan,” kata Hasto dalam diskusi daring, Minggu (9/8/2020).
Hasto mengatakan, dalam waktu dekat PDIP kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah bertarung di Pilkada 2020. Proses penyaringan calon kepala daerah itu dilakukan dari bawah. Juga disertai dengan proses pemetaan politik. Salah satu caranya dengan cara melakukan survei.
Hasto mengatakan, komitmen PDIP bahwa menjadi pemimpin digerakkan berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Karena itu, PDIP akan menyiapkan calon kepala daerah dengan sebaik-baiknya.
“Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang,” ujarnya.
“PDI Perjuangan menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat,” tegas Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan pemerintah dan calon kepala daerah harus mewaspadai potensi politik uang dalam pilkada di tengah pandemi Covid-19.
“Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Selain itu, Arif mengingatkan ada faktor yang menjadi perhatian dalam rangka pandemi. Selain kapasitas dan kapabilitas personil yang maju di Pilkada.
“Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi covid-19,” pungkasnya.
-
NUSANTARA18/09/2026 14:30 WIBUNRI dan Polda Riau Resmikan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan
-
POLITIK18/09/2026 10:00 WIBWaketum PAN Buka Suara Soal Nasib Parliamentary Threshold
-
EKBIS18/09/2026 13:15 WIBLazada Dukung Penguatan Ekosistem Digital dan Ritel lewat JITEX 2026
-
EKBIS18/09/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Meledak Rp25.000
-
POLITIK18/09/2026 14:00 WIBPDIP: Koalisi dengan Gerindra Masih Terlalu Pagi
-
JABODETABEK18/09/2026 13:30 WIBPolisi Tangkap Ayah yang Diduga Aniaya Seksual Anak
-
NUSANTARA18/09/2026 12:30 WIBTerinspirasi Teror Lama, Pria 25 Tahun Ditangkap Gegara Rakit & Sebar Tutorial Bom
-
NUSANTARA18/09/2026 14:30 WIBBNPB: Karhutla Sumsel Paling Luas di 6 Provinsi

















