Berpotensi Ganggu Keamanan Nasional, Konglomerat Hong Kong Jimmy Lai Diciduk Polisi

Konglomerat media asal Hong Kong Jimmy Lai ditangkap pihak kepolisian setempat di kantornya Apple Daily karena diduga melakukan kerja sama dengan pihak asing dan berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Mengutip Reuters, Selasa (11/8/2020), Lai menjadi tokoh yang mendukung pro demokrasi di Hong Kong. Pada Februari lalu, Lai telah resmi menjadi warga negara Inggris.

Lai merupakan pengusaha sukses yang memiliki kekayaan lebih dari US$ 1 miliar. Ia sebelumnya sukses di bisnis fesyen dan mulai melebarkan sayap ke bisnis media dengan membentuk Apple Daily.

Media miliknya ini kerap kali mengritik kepemimpinan pemerintah Hong Kong. Pada 2019 Apple Daily menjadi koran yang paling banyak dibaca di Hong Kong baik dalam versi cetak maupun online.

Pria berusia 71 tahun ini juga merupakan aktivis yang menentang ‘kehadiran’ China di Hong Kong. Ia juga kerap kali turun untuk mengikuti unjuk rasa menuntut reformasi kepada pemerintah.

Saat undang-undang keamanan disahkan, Lai menyebut jika ini adalah pertanda buruk untuk Hong Kong. Dia bahkan menyebut jika Hong Kong akan menjadi negara korup karena aturan hukum tak jelas.

Media pemerintah China, Global Times menyebut jika Lai merupakan sosok provokator yang mendukung kerusuhan. Selain itu surat kabar milik Lai juga disebut mengandung ujaran kebencian dengan menyebarkan isu negatif pemerintah Hong Kong dan China selama bertahun-tahun.

Global Times juga melaporkan, tak hanya Lai yang ditangkap. Kepolisian juga membekuk dua putra Lai dan dua eksekutif di Next Digital. Puluhan polisi dikerahkan untuk menangkap Lai di gedung surat kabar Apple Daily. Selain itu polisi juga menggeledah isi kantor.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengaku kaget dengan berita penangkapan tersebut. Ia mengatakan hal ini membuktikan jika Partai Komunis China telah menghapus kebebasan di Hong Kong dan merampas hak-hak rakyat.

Sebelumnya Undang-undang keamanan Hong Kong akan menghukum pihak manapun yang disebut China sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme, kolusi dengan pihak asing, akan berakhir di penjara. Kritikus pemerintah menyebut jika hal itu akan menghancurkan kebebasan masyarakat.