Pemilu 2019 Paling Berat, Ketua KPU: Banyak Hoaks

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pemilu paling berat yang pernah dilakukan pihaknya adalah Pemilu 2019. Sebab penggunaan media sosial yang masif menyebabkan banyak sekali hoaks dan fitnah bertebaran.

Arief mengakui, menjelang Pilkada Serentak 2020 dalam situasi pandemi virus corona, banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual, maka penggunaan media sosial akan lebih masif. Artinya potensi hoaks dan fitnah terbuka lebar dalam Pilkada Serentak 2020.

“Kalau berkaca pada Pemilu 2019, penggunaan teknologi informasi dalam hal ini media sosial, kemudian tv, yang oleh sebagian orang digunakan dengan cara yang kurang pas, hoaks banyak menyebar di situ. Fitnah, hoaks, black campaign itu disalurkan lewat situ,” kata usai menggelar MoU kesepakatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dengan unsur media massa di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).

Arief tak memungkiri Pemilu 2019 punya tantangan paling berat dan terbesar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan lebih sulit dari Pemilu 1999 yang diselenggarakan setelah reformasi.

Kala itu, kata Arief, banyak yang memprediksi Pemilu 1999 akan menjadi sejarah pemilu paling berdarah di Indonesia. Nyatanya hal tersebut tak terjadi.

“1999 ini disebut akan berdarah-darah, tapi tidak, semua bangsa bersyukur karena tak ada satu pun darah menetes. 2004 begitu juga, banyak sekali pemantau tapi semua berjalan lancar,” kata Arief.

Arief melihat, tantangan dalam Pemilu 2019 karena masifnya penggunaan media sosial. Berbagai informasi baik yang benar maupun yang salah diserap oleh masyarakat dari media sosial sehingga menimbulkan konflik lain.

“Sampai terakhir, Pemilu 2019 saya selalu katakan punya banyak tantangan dan paling banyak tantang. Salah satunya dipicu karena meningkatnya penggunaan medsos,” kata Arief.

Dia pun mewanti-wanti agar Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)–yang telah menandatangani MoU bersama KPU dan Bawaslu–dapat menekan penyebaran informasi bersifat hoaks demi kelancaran Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi.

“Dewan Pers dan KPI dalam urusan ini akan berada di garis depan. KPU dan Bawaslu, kita nunggu aja hasil pemantauan pemberitaan, hasil pemantau penyiaran dan banyak yah,” kata dia.