Sri Mulyani Belum Dapat Dana untuk Subsidi Internet-Listrik 2021

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati mengungkapkan pemerintah belum mendapatkan dana untuk kebutuhan tambahan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp26,94 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ani, sapaan akrabnya, memaparkan program yang masih membutuhkan dana yakni bantuan kuota internet pendidikan, diskon listrik, pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen sosial, bisnis, dan industri. Lalu, insentif tenaga kesehatan dan biaya perawatan pasien positif virus corona atau covid-19.

“Kuota internet, diskon listrik, pembebasan rekening minimum, insentif tenaga kerja untuk tahun depan yang mencapai lebih dari Rp26,94 triliun masih perlu dilakukan realokasi pada 2021,” kata Ani saat rapat bersama Komite IV DPD secara virtual, Senin (9/11/2020).

Kendati begitu, ia memastikan pemerintah akan ‘putar otak’ untuk mencari sumber pemenuhan kebutuhan dana tersebut. Dalam hal ini, pos-pos APBN 2021 akan dilihat lagi dan dimodifikasi agar lebih fleksibel dan adaptif.

“DPR sudah menyepakati bahwa pemerintah bisa melakukan beberapa realokasi anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Secara rinci kebutuhan dana yang belum terpenuhi itu terdiri dari, pertama, bantuan kuota internet pendidikan di Kemendikbud dan Kemenag selama enam bulan mencapai Rp11,42 triliun. Dana diberikan untuk pemanfaatan internet yang mungkin masih dibutuhkan karena pengajaran tatap muka secara penuh belum memungkinkan.

Kedua, diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga dan industri kecil selama enam bulan Rp3,78 triliun. Dana untuk masyarakat miskin dan industri kecil dengan kapasitas listrik 450 VA dan 900 VA.

Ketiga, pembebasan rekening minimum biaya beban, dan abonemen sosial, bisnis, dan industri selama tiga bulan sebesar Rp840 miliar. Keempat, insentif tenaga kesehatan Rp6,38 triliun.

Insentif kesehatan terdiri dari insentif penanganan pasien covid selama tiga bulan dengan pagu Rp2,38 triliun dan insentif program vaksinasi dan APD 12 bulan Rp4 triliun. Asumsinya, sambung Ani, program aksinasi tenaga medis dapat dilaksanakan secara penuh pada awal kuartal II 2021.

“Pada kuartal I masih diperlukan insentif nakes, biaya perawatan masih dibutuhkan sampai kuartal II, dan program vaksinasi dilakukan secara terbatas pada awal 2021,” terangnya.

Kelima, biaya perawatan pasien positif virus corona atau covid-19 selama enam bulan sebesar Rp4,52 triliun. Sebagai gambaran, pemerintah menyiapkan Rp695,2 triliun untuk PEN 2020 dan Rp356,5 triliun untuk PEN 2021.