China memperingatkan bahwa pengunduran diri massal anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong adalah pembangkangan terang-terangan bagi otoritas kota.
Lima belas legislator memutuskan mundur dari majelis sebagai bentuk protes atas pemecatan empat anggota parlemen oleh otoritas pro-Beijing kota.
Surat pengunduran diri secara resmi diserahkan ke majelis legislatif pada Kamis (12/11).
Pengunduran diri itu merupakan kelanjutan dari gerakan pro-demokrasi yang menentang pemberlakuan undang-undang keamanan nasional oleh China beberapa bulan lalu.
Pengunduran diri itu memicu kemarahan dari Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di Beijing.
“Ini sekali lagi menunjukkan konfrontasi keras kepala mereka terhadap pemerintah pusat dan penentangan terang-terangan terhadap kekuasaan pemerintah pusat. Kami sangat mengutuk ini,” kata Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di Beijing lewat sebuah pernyataan seperti dikutip dari AFP.
“Kami harus memberitahu anggota parlemen oposisi ini bahwa jika mereka ingin menggunakan ini untuk mendukung pertarungan radikal, dan menggunakan pasukan asing untuk ikut campur, dan sekali lagi menyeret Hong Kong ke dalam kekacauan, itu adalah perhitungan yang salah.”
Pengunduran diri tersebut mengurangi badan legislatif kota semi-otonom yang secara efektif akan mengakhiri keragaman berpendapat di bawah dominasi China.
“Warga Hong Kong bersiap untuk waktu yang sangat lama di mana hanya ada satu suara di masyarakat,” kata anggota parlemen pro-demokrasi Lam Cheuk-ting kepada wartawan di luar sidang.
“Jika Anda seorang pembangkang, bersiaplah untuk tekanan yang lebih besar.”
Dalam sidang majelis, loyalis pemerintah membahas RUU transportasi, tetapi tanpa diwarnai perdebatan yang menjadi tanda semi-demokrasi Hong Kong beberapa tahun terakhir.
Sementara itu empat anggota parlemen dipecat setelah China mengeluarkan resolusi yang memberi otoritas lokal kekuatan baru untuk menghentikan perbedaan pendapat. Keempatnya yakni Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki dan Kenneth Leung.
Mereka sebelumnya dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif yang ditunda hingga awal tahun.
Dennis Kwok mengatakan bahwa Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah berusaha mengubah Dewan Legislatif menjadi sistem satu partai.
Anggota pro-demokrasi yang tersisa mengatakan keputusan pengunduran diri massal karena kerangka “Satu Negara Dua Sistem” hanya membuat kebebasan berpendapat di Hong Kong resmi mati.
Resolusi baru yang disahkan oleh badan legislatif tertinggi China memungkinkan eksekutif Hong Kong untuk mengusir anggota parlemen terpilih secara langsung tanpa harus melalui pengadilan. Aturan baru ini memperkuat kendali China atas Hong Kong sebagai wilayah semi-otonom.
