Polemik Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Pengamat: Presiden Harus Contohkan Efisiensi

AKTUALITAS.ID – Intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam di tengah narasi efisiensi anggaran yang kerap didengungkan pemerintah. Kritik terhadap frekuensi lawatan internasional kepala negara ini dinilai perlu dibaca sebagai masukan penting terkait konsistensi kebijakan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Nasional (UNAS), Hilmi Rahman Ibrahim menilai sebagai kepala negara, Presiden memang memiliki kebutuhan diplomasi yang tinggi untuk membangun hubungan internasional.

Namun, dirinya mengingatkan seruan efisiensi yang selama ini disampaikan Presiden kepada jajaran pemerintah daerah semestinya juga tercermin dalam praktik kepemimpinan di tingkat tertinggi.

“Harusnya dia (Presiden) menjadi contoh karena selalu mengingatkan bawahannya. Di setiap pidatonya selalu mengatakan perlunya efisiensi. Walaupun efisiensi itu sangat luas, tidak hanya sekadar perjalanan, termasuk perencanaan pembangunan juga harus diefisienkan,” ujar Hilmi saat ddihubungi Aktualitas.id, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, konsistensi antara ucapan dan tindakan merupakan faktor krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ketika Presiden meminta bupati, gubernur, atau pejabat negara menekan perjalanan dinas luar negeri atas nama efisiensi, prinsip serupa semestinya juga mengikat pola aktivitas kepala negara.

Dirinya melihat publik saat ini sudah sangat kritis dan mengalami krisis kepercayaan karena sering kali melihat adanya ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan realita di lapangan.

“Kita ini publik hari ini kan kritis kepada pemerintah, kritis kepada pemimpin karena tidak ada yang bisa dipegang. Kepercayaannya itu hilang. Jadi, krisis kepercayaan ini yang harus dirubah,” tegasnya.

Selain itu, Hilmi memandang kritik yang dilayangkan oleh diplomat senior Dino Patti Djalal sebelumnya memiliki landasan argumentasi yang kuat dan tidak boleh diabaikan. Kritik tersebut bukan semata-mata menyasar kebijakan diplomasi, melainkan menyangkut aspek keteladanan seorang pemimpin.

“Sesungguhnya pernyataan yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal menurut saya ada benarnya. Karena seorang Presiden, ketika berbicara tentang efisiensi, harus mampu memberi contoh kepada pejabat-pejabat lain. Masyarakat itu sangat kritis, setiap ucapan dicatat,” tambah Hilmi.

Sebelumnya, kritik terhadap intensitas lawatan Presiden mencuat setelah Dino Patti Djalal menilai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo tergolong tinggi sejak awal masa pemerintahan. Dino mengusulkan agar sebagian komunikasi diplomatik dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi seperti konferensi video demi efisiensi.

Kritik tersebut sempat direspons oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang menyatakan rangkaian diplomasi luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang membawa manfaat nyata dan konkret bagi kepentingan nasional Indonesia di panggung global. (KBH)